OPINI INDONESIA – Kasus penahanan Syahganda Nainggolan, Djumhur Hidayat, dan Anton Permana adalah kriminalisasi.
Begitu juga dengan Gus Nur dan tokoh KAMI Sumatera Utara.
Bahwa hal itu mengacu pada ucapan di media elektronik mungkin benar, tetapi UU ITE adalah “undang-undang kolonial” artinya seperti jaman kolonial yang dengan mudah menggunakan Wetboek van Straftrecht “Haatzai Artikelen” untuk mencari dalih hukum memenjarakan para pejuang politik.
Tebang pilih sudah dapat dipastikan. Banyak orang menulis, mengomentari, atau mendistribusikan sesuatu yang serupa dengan yang dituangkan oleh para tokoh tersebut di atas dan hal itu lolos atau biasa saja karena bukan target.
Apalagi jika itu dilakukan oleh mereka yang dikelompokkan sebagai pegiat pembela penguasa.
Buzzer sebutannya untuk suatu keahlian menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan permusuhan.
Kini HRS juga terus dicari sampai “lubang semut” untuk adanya perbuatan kriminal. Urusan pernikahan puterinya pun dimasalahkan dan dilempar opini akan adanya suatu perbuatan pidana.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
