Opiniindonesia.com – Kebijakan Wakil Menteri ESDM membatalkan hasil lelang wilayah kerja West Ganal sangat patut dipertanyakan, karena alasan yang dikemukan sangat tidak masuk akal alias tak lazim, anehnya lelang sudah dievaluasi sejak Febuari 2019, mendadak dikatakan “term and condition” akan ditambahkan belakangan, tak sadar pak Wamen terkesan ingin mempermalukan KESDM telah tidak profesional dalam melakukan tender.
Kalau dalam lelang wilayah kerja saja begini caranya, maka pertanyaannnya gimana mau dapat minyak dan menumbuhkan minat investor dalam negeri dan luar negeri kalau model tender seperti ini masih bisa terjadi di era skrng.
Bisa jadi ditender ulang ini diduga karena hasil evaluasi lelang ternyata tidak sesuai skenario, dan praktek ini lazim dilakukan,
Mengingat kedua peserta lelang tersebut yaitu perusahaan Neptune Muara Bakau BV dan konsorsium Pertamina dgn Eni Indonesia adalah perusahaan migas yg sudah mempunyai reputasi internasional.
Oleh karena itu, KPK harus segera memantau proses retender ini dan menyelidiki apakah alasan yg dikemukan oleh Wamen KESDM Achadra Tahar itu masuk akal atau memang ada indikasi penyimpangan karena ada pesan sponsor.
Publik sangat menunggu hasil investigasi KPK bisa menyelidiki kasus retender ini, agar bisa menimbulkan kepercayaan publik proses tata kelola di Migas sudah benar.
Oleh : Yusri Usman, adalah Direktur Eksekutif CERI.
