Wakil Presiden yang Merangkap Ketua Dewan Pembina MUI

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 29 November 2020 - 19:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. /Instagram.com/@
kyai_marufamin.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. /Instagram.com/@ kyai_marufamin.

OPINI INDONESIA – Susunan MUI sudah tuntas. Yang menarik adalah Wapres KH Ma’ruf Amin tetap ada dalam struktur kepengurusan MUI baru dengan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan.

Semula Ketua Umum MUI bergeser menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Jika normal kondisinya hal ini wajar saja, akan tetapi kini semua sudah tahu bahwa KH Ma’ruf Amin adalah Wakil Presiden.

Tak lazim bahkan tidak etis dengan posisi merangkap seperti ini. MUI itu bukan badan Pemerintah, meskipun sering diseret-seret agar suaranya seragam dengan Pemerintah.

MUI adalah organisasi kemasyarakatan independen. Independensi harus dipertahankan. Kepentingannya hanya satu yaitu khidmah ummah. Kepentingan umat Islam di negara Pancasila.

Sepintas sepertinya keberadaan petinggi MUI di Pemerintahan menguntungkan bagi MUI tetapi sisi lain ini membangun konflik kepentingan. Sama saja memasang tangan Pemerintah di MUI.

Ternyata bukan hanya KH Ma’ruf Amin yang merangkap tetapi juga KH Zainut Tauhid yang juga Wakil Menteri Agama.

Ketika tidak masuknya personal kritis ke dalam susunan pengurus, argumentasinya adalah MUI bukan lembaga politik melainkan representasi ormas.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru