Opiniindonesia.com – Penangkapan dan penahanan para pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dapat dianggap sebagai tekanan rezim Jokowi untuk membendung dan mematikan Demokrasi.
Dr Syahganda Nainggolan, Mohammad Jumhur Hidayat, Dr Anton Permana, DKK lain nya serta upaya penangkapan dan pemeriksaan atas Dr Ahmad Yani, Deklarator KAMI, yang juga adalah Inisiator Masyumi Reborn dan Mantan Anggota DPR Komisi III itu,
Rezim Jokowi juga, terlihat semakin kalang kabut dan kalap menghadapi kritikan dan perlawanan rakyat atas sejumlah langkah yang di ambil oleh Jokowi sebagai petugas Partai PDIP ini.
Kritikan dan perlawanan Rakyat atas UU KPK, UU Minerba, UU Corona, RUU HIP terus saja bergulir. Dan Jokowi semakin tidak bergeming atas semua itu.
Artinya suara rakyat sudah tidak didengar lagi. Prilaku dan sikap Rezim seperti ini adalah tindakan Otoriter dan Diktator. Jokowi harus mendengar rakyat karena dia dipilih oleh Rakyat.
Belakangan Jokowi menggulirkan RUU Omnibus Law. Lalu di sahkan menjadi UU Cilaka. Protes dan perlawanan Rakyat terjadi di sematero Negeri. Jokowi tetap tidak berheming.
Maka rakyat yang terdiri dari kaum buruh dan mahasiswa dan dari berbagai elemen akan terus melakukan perlawan dengan aksi damai yang terus menerus.
Saat aksi yang merebak di berbagai kota di Negeri ini. Aparat melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI. Tuduhan nya pelanggaran UU ITE. Padahal UU ITE yang lahir tahun 2008 di Era Pemerintah SBY itu terkait transaksi Elektronik.
UU ITE itu urus soal Bisnis dan Transaksi Elektoronik. Tapi kenapa dipakai untuk bungkam pikiran, perasaan dan suara aktifis KAMI?
Penangkapan aktifis KAMI dengan memakai UU ITE itu jelas-jelas perlihatkan penyalahgunaan Undang-undang. Tidak bisa bendung suara kritikan dan kritis dengan UU Soal Bisnis dan Dagang.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
