Brutalisme Politik, dan Panikisme Kelompok Pertahana

BEBERAPA PERISTIWA dalam beberapa minggu terakhir ini di Indonesia menunjukkan adànya kepanikan rezim penguasa atau petahana atas ketidak mampuan mereka dalam mengelola managemen konflik serta issu yang mereka ciptakan sendiri untuk mendiskreditkan capres oposisi dan kelompok setta pendukungnya ternyata gagal.

Bila kita cermati semenjak aksi damai reuni 212 pada tanggal 2 desember 2018 di monas jakarta yang dihadiri oleh 11 juta rakyat mayoritas mendapat simpati dan apresiasi dari berbagai belahan dunia membuat rezim petahana dengan kelompok pendukungnya kehilangan legitimasi dan jatuh wibawa kepemimpinannya.

https://opiniindonesia.com/2018/12/15/euforia-cianjur-negara-tanpa-kekuatan-penyeimbang/

Hal tersebut memicu kecemburuan sosial dan politik rezim petahana terhadap oposisi bersama para kelompok oposisi, apalagi terjadinya peristiwa langka di Indonesia berkumpulnya 11 juta orang dalam satu hari tanpa menimbulkan ekses negatif dari sisi keamanan, ekonomi, sosial dan politik secara lokal, nasional, regional dan internasional.

Selain itu peristiwa langka secara nasional kedua dalam tahun 2018 ini adalah ketika Bupati Cianjur yang juga pendukung petahana ditangkap KPK karena dugaan Korupsi biaya pendidikan dan mayarakat Cianjur mensyukuri itu dengan menunjukkan aksi bersyukur bersujud secara massal di lapangan terbuka alun-alun kota Cianjur atas tertangkapnya Bupati Cianjur yang berasal dari salah satu partai pengusung dan pendukung petahana.

Hal tersebut menambah kegelisahan dan kemarahan petahana bersama kelompok pendukung dan pengusungnya, maka alih-alih mereka melampiaskan kepanikan dan kemarahan itu pada partai pendukung dan pengusung capres oposisi yaitu partai demokrat besutan dan pimpinan SBY sebagai Presiden RI ke-6.

Tindakan vandalisme dan biadabisme secara brutal merusak baliho selamat datang SBY sebagai ketua umum partai demokrat beserta bendera-bendera partai demokrat di Riau tersebut adalah suatu kesengajaan yang lebih mengarah pada perilaku permusuhan secara nyata.

Hal tersebut merupakan suatu tindakan kriminal yang mengarah pada adu domba dan perpecahan serta merefleksikan kebencian kepada kelompok oposisi yang dilakukan segerombolan manusia kelompok petahana.

Oleh karena itu kebencian tersebut bukan lagi kebencian biasa akan tetapi sudah menjurus pada kebencian sosial dan politik yang berdampak pada distabilitas politik dan keamanan negeri ini.

Disinilah ujian independensi dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian RI daerah Riau dan jajarannya untuk mengusut dan mengungkap pelaku dari tindakan vandalisme tersebut dan siapa otak atau dalang atau orang yang menyuruh serta menggerakkan peristiwa perusakan simbol-simbol partai Demokrat tersebut.

Bagaimanapun SBY adalah Presiden RI ke-6 yang wajib mendapatkan perlindungan secara politik dan hukum dari tindakan vandalisme dan kebiadaban tersebut, apalagi pernah terjadi juga rumah SBY di daerah Patrajasà, Kuningan pun sempat digeruduk para pendemo bayaran.

Ini pertanda bahwa rezim ini tidak punya suatu kepedulian dan penghormatan terhadap mantan Presiden RI selain ingin menunjukkan kekuasaannya semata.

Inilah pokok persoalan di negeri ini yaitu tidak ada lagi suatu sistem tatanilai dan tatakrama dalan berpolitik selain nafsu kekuasaan dengan penindasan dan otoriterisme kekuasaan yang dipertunjukkan secara kasat mata dan brutal.

Rupanya inilah buah-buah dari revolusi mental yang dilakukan oleh rezim ini untuk melumpuhkan semua kekuatan sosial dan politik yang dirasa mengganggu nafsu kekuasaan dari rezim ini.

Dan kini saatnya rakyat mayoritas bersikap dan bertindak, apakah kita tetap membiarkan hal-hal negatif dengan kebrutalan dan vandalisme politik serta hukum itu terjadi atau kita harus melakukan perubahan ?

Semua dikembalikan pada seluruh rakyat Indonesia yang cinta pembaharuan dan kedamaian.

[Oleh : Nicholay Aprilindo. Penulis adalah pemerhati Polhukam]