Kebijakan Keblinger Menteri BUMN Erick Tohir, Seperti Apa?

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 18 Juni 2020 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri BUMN Erick Thohir (Foto : Instagram @erickthohir_)

Menteri BUMN Erick Thohir (Foto : Instagram @erickthohir_)

Pemerintah berhasil membangun kereta berAC, Bus berAC, Pesawat Terbang mewah; tetapi warga yang menggunakan motor makin banyak. Apakah ini wajar, hah. Jalan tol berseliweran di muka bumi, tetapi siapa yang diuntungkan oleh fasilitas transportasi itu. Inikah performance BUMN yang mau kita bangun yang pasti cita-citanya bikin produk wah seperti kereta cepat lagi, nyadar dong.

Kalau ngomong pengembangan bisnis yang textbook thinking nanti bisa jadi bahan ketawaan. Dunia sedang bergerak ke mashab bisnis yang bertahan, bukan bisnis akrobatik yang mengeruk profit sebesar–besarnya. Apa salahnya Jiwasraya yang konon mau jadi bisnis raksasa, tetapi nasabah yang ingin dapat jaminan keselamatan jiwa justru pada klenger.

BUMN bukan tempat praktek sekolah bisnis yang menghalalkan segala cara. Ini bisnisnya negara yang punya misi pengabdian kepada rakyat. Alat kontrolnya adalah pada pengawas perusahaan yang gigih mempertahankan dimensi pemihakan terhadap misi genuine BUMN.

Jangan umpat sembarangan kalau ada sisi kepercayaan dan penugasan pada pengawas dan komisaris. Mereka harus punya wawasan sosial serta memahami dan menjaga marwah BUMN. Ini untuk mengimbangi jajaran direksi yang bisa bertindak ugal-ugalan dalam mengembangkan bisnis dan tends to corrupt.

Pastilah presiden punya kewenangan di sini. Orang yang terpercaya adalah yang presiden ketahui mentalitas dan sikapnya. Ini artinya bukan konspirasi politik dan lebih baik dari komisaris cabutan yang bisa didekte untuk kepentingan tertentu.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru