Red Alert BUMN dan Upaya Strategis Restorasi Reputasinya

Opiniindonesia.com – Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sangat menegangkan bagi sejumlah bos BUMN yang mendapat predikat red alert (sinyal merah) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Altman Z-Score memberikan skor berdasarkan hasil analisis prediksi kebangkrutan, tingkat kesulitan likuiditas, dan kemampuan memenuhi kewajiban.

Predikat red alert mengindikasikan BUMN termasuk zona financial distress media menyebut dengan istilah “rentan bangkrut”. Sedangkan, yellow alert adalah zona waspada, dan green alert merupakan zona aman.

Di hadapan anggota DPR-RI, Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2019 versi Majalah Keuangan Finance Asia itu juga mengumumkan puluhan BUMN dalam zona red and yellow alert.

Dari kacamata komunikasi, saya melihat pengumuman ini sebagai double crisis, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Situasi yang sangat mengenaskan. Dengan adanya berita buruk dari Kemenkeu ini, maka BUMN yang bertanda merah dan kuning akan semakin terpuruk, setidaknya dalam hal reputasi.

BUMN yang semula reputasinya kinclong meskipun kinerjanya kurang baik, kini langsung terpuruk. Yang tadinya masih berpotensi reputasinya terpuruk, kini menjadi realitas. Padahal, harusnya dipahami bahwa corporare reputation memiliki peranan penting bagi keberhasilan bisnis dan menjadi salah satu intangible asset yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan .

Jika demikian adanya, apa yang harus dilakukan BUMN? Segera melakukan berbagai langkah komunikasi, strategi public relations dan manajemen reputasi untuk melakukan restorasi reputasi dan pemulihan citra.

Urgensi Restorasi Reputasi

Bagi korporasi termasuk BUMN, semakin baik reputasi perusahaan di mata pasar maka semakin diminati produk/jasa perusahaan tersebut untuk digunakan. Semakin besar tingkat minat pasar terhadap produk/jasa maka semakin besar peluang perusahaan menambah sales. Dan pada akhirnya semakin besar perusahaan tersebut konsisten dalam mencetak laba.

Perusahaan dengan reputasi yang baik akan dinilai tinggi oleh pasar. Produk/jasa yang dihasilkanpun juga akan dihargai tinggi, karena reputasi memiliki harga tersendiri. Belum lagi jika korporasi tersebut sudah menjadi public company, tentu reputasi itu ibarat gelas kaca yang mesti dijaga dengan segala cara karena sangat menentukan harga saham di pasar modal.

Bukan itu saja, jika saat ini korporasi sedang mengambil upaya restrukturisasi dengan lembaga keuangan, atau sedang melakukan penjajakan bisnis dengan investor potensial, tentu corporate action bisa terganggu.

Begitulah, pentingnya reputasi bagi korporasi. Oleh karenanya, tidak ada pilihan lain, di saat reputasi terpuruk, BUMN harus segera mengambil upaya image restoration atau pemulihan citra atau restorasi reputasi.

Jika reputasi BUMN baik, tentu akan mempermudah jalan bagi korporasi untuk memperbaiki kinerja keuangan BUMN, apapun jalan restrukturisasi yang ditempuhnya. Sebaliknya, reputasi yang buruk akan menjadi batu sandungan tersendiri.

Aktivasi Media Center

Dalam pandangan saya, pasca cap buruk disematkan, mestinya BUMN segera membentuk Tim Manajemen Krisis untuk mengukur seberapa besar daya rusaknya terhadap reputasi perusahaan.

Setelah mengetahui besar kecilnya krisis yang ditimbulkan, jangan lantas berpikir tidak ada lagi gempa susulan. Ingat, krisis bisa terjadi sewaktu-waktu.

Mengapa? mungkin saja DPR ingin mengorek info lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan BUMN di ambang kebangkrutan. Belum lagi pengamat, peneliti ataupun opinion leader yang inline dengan bisnis BUMN tersebut.

Belum lagi jurnalis dan media beranggapan bahwa bad news is good news, tentu akan mendalami masalah ini. Padahal banyak kelompok wartawan yang relevan dengan BUMN. Baik yang ngepos di Kantor Kemenkeu, Kantor Kemen BUMN ataupun Kantor Kementerian teknis lainnya.

Jika wartawan finansial (yang biasa meliput di pasar modal) mungkin lebih kebutuhan info yang menyangkut finansial. Namun, jika urusannya dengan wartawan yang biasa mangkal di Kepolisian, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentu lebih gawat jika masalahnya penyalahgunaan keuangan BUMN.

Di sinilah pentingnya Tim Manajemen Krisis untuk mengaktifasi lembaga Media Center (Tim Komunikasi, atau Tim Public Relations, atau apapun namanya). Selain bos BUMN yang diincar para pemburu berita atau media ketika krisis menerpa perusahaan, Tim Media Center menjadi salah satu nara sumber incaran mereka berikutnya.

Peran Tim Media Center lah yang menjadi penentu sukses-tidaknya perusahaan bisa melewati krisis dengan cepat atau lambat. Atau malah menambah beban masalah krisis, jika tidak melakukan langkah pemulihan reputasi dengan tepat.

Tim Media Center berperan strategis dalam menyiapkan spoke person yang tepat, antara lain menyiapkan bos BUMN untuk dapat menghadapi sekaligus menjawab pertanyaan media maupun publik, secara efektif.

Tim Media Center pula yang harus merumuskan proses perencanaan program komunikasi untuk penanganan krisis. Termasuk, mengatur lalu-lintas sekaligus memantau jalannya perkembangan krisis sampai berhasil dilalui.

Perlu Dukungan Pemerintah

Saat ini banyak juga bos BUMN yang sedang menunggu panggilan Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah terang-terangan menyatakan akan melakukan pergantian bos BUMN hingga akhir tahun 2019 ini.

Bagaimana nasib bos BUMN yang mendapat predikat red alert dan yellow alert? Tentu seperti telor di ujung tanduk. Lalu bagaimana kiprah dan perjuangannya untuk mendongkrak kinerja BUMN? Mudah-mudahan saja mereka masih tetap semangat.

Dari sisi pergantian bos BUMN, pemerintah kelihatannya perlu segera mengeksesusinya segera agar tidak menimbulkan spekulatif tapi memberikan kepastian sehingga bisa memantapkan langkah BUMN ke depannya. Dengan demikian, momentum pergantian bos BUMN dan juga suntikan finansial dalam bentuk penanaman modal pemerintah bisa menjadi dorongan besar untuk start memulai pemulihhan citra atau restorasi reputasi BUMN.

Sesungguhnya dukungan pemerintah dalam memberikan iklim yang kondusif bagi BUMN tidak bisa diabaikan. Pernyataan (statement) yang bijak kepada publik sangat penting untuk memberikan sentimen positif kepada pasar.Memberikan predikat negatif atau statement buruk kepada BUMN bukan hanya menyulitkan BUMN itu sendiri, tetapi bisa juga menyulitkan pemerintah sebagai pemegang saham.

Jika BUMN tersebut sudah menjadi perusahaan publik, tentu pasar bisa langsung bereaksi negatif (harga saham bisa jatuh) terhadap sentimen yang tidak kondusif. Jika belum, bisa jadi akan menyulitkan langkah restrukturisasi ke depan.

Menjaga reputasi BUMN tetap baik dan memulihkannya citranya jika terpuruk adalah tanggungjawab semua pihak terutama bos (manajemen) BUMN dan pemegang saham (pemerintah), dan juga stakeholder.

Diperlukan simbiosis, sinergitas, kebersanaan, dan saling dukung serta bersatu padu untuk memulihkan reputasi. Jika reputasinya pulih, mudah-mudahan bisa diikuti memuluskan upaya penyehatan kinerja BUMN.

Yang jelas, jika sudah sehat manajemennya, kemudian menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, sekaligus menjalankan keterbukaan informasi publik secara konsisten, maka bisa dipastikan reputasi BUMN akan baik. Semoga.

Oleh : Budi Purnomo S.IKom, M.IKom, praktisi media dan komunikasi, owner Budipurnomo.com

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Investor.id