Tetapi, saat pencabutan DOM, Jenderal Wiranto lewat media massa saat itu hanya menyatakan permintaan maaf atas kekeliruan para prajurit yang telah bertindak “di luar batas kepatutan”. Samakah kemanusiaan dengan kepatutan? Di sini telah terjadi dwifungsi ABRI dalam bidang bahasa atau lebih tepatnya “militerisasi kosakata”.
Lalu, sejak masuk Orde Reformasi retorika perlawanan massa cenderung kasar, sarkasme, liar tanpa batas, bagai kuda lepas dari pingitan. Memang benar. Setelah masyarakat Indonesia selama Orde Baru terlena sekaligus tercekam ketakutan dalam ayunan eufemisme, sekarang di era pasca-Orba, puncaknya pada pemerintahan Joko Widodo (2014—sekarang) semua orang berani menghujat-hujat, menyumpahserapah, mencaci maki kelewat batas, menebar hoax dan ujaran kebencian, bahkan kepada presidennya sekalipun!
Dinamika Pelesetan Zaman Orde Baru
Menghadapi “teknologi kepatuhan hegemonis” rezim Orba, mahasiswa dan kelompok kritis lain justru menyuburkan retorika perlawanan “kontra-eufemisme” di bawah permukaan.
Sementara, di atas permukaan publik berlangsung stagnasi statis rezim otoriter-represif Orde Baru, pada arus bawah tumbuh subur dinamika pelesetan politis sepanjang waktu.
Contohnya pelesetan kepanjangan akronim baku nasional, sengaja dipermainkan akronim resmi sebagai perangkat legal kekuasaan. Karena keadilan pun bisa dibeli, misalnya, KUHP itu “Kasih Uang Habis Perkara”. Judi legal nasional Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dipelesetkan menjadi “Soeharto Dalang Semua Bencana”.
Ketidakpuasan terselubung para petani desa terhadap keculascurangan pengurus KUD melahirkan pelesetan KUD sebagai “Ketua Untung Duluan”. Sikap tidak suka akan pejabat dan para kroninya memicu lahirnya pelesetan macam Harmoko itu “Hari-hari omong kosong” atau TIMOR sebagai “Tommy Itu Memang Orang Rakus”. Kita tahu, Harmoko menteri penerangan Orde Baru; Tommy merujuk putra Prersiden Suharto.
