Retorika Perlawanan Massa : Dari Pelesetan Hingga Ujaran Kebencian

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 18 Mei 2021 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerhati dan peneliti humor, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, D. Jupriono. /Dok. D. Jupriono

Pemerhati dan peneliti humor, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, D. Jupriono. /Dok. D. Jupriono

Sekarang, siapa pun beretorika sama. Tak ada bedanya antara retorika kelompok legislatif, eksekutif, mahasiswa, petani, buruh, nelayan, dan preman: sama-sama sarkasme, tanpa sentuhan humor, anekdot, sentilan renungan. Akan tetapi, optimisme tetap ada. Sebab, ketika setiap mulut siapa pun berani berteriak dan pemerintah pun memberi kebebasan penuh, tidak ada lagi penggebugan dan penculikan, orang pun akhirnya nanti malu sendiri jika retorikanya “itu-itu saja”, sarkas, emosional, tidak rasional. Jika malu menjadi indikator iman, seseorang akan malu sendiri jika bisanya cuma memfitnah dan menghujat.

Memang fakta, bahwa ketika di bawah kekuasaan otoriter, masyarakat cukup kreatif-produktif. Anehnya, justru di saat rezim kekuasaan yang jauh lebih demokratis dan serba permisif seperti sekarang, kreativitas retorika malah mandeg, cuma kenal satu strategi: retorika caci maki! Massa kritis, mahasiswa aktivis, dan kelompok intelektual lain pun pastilah lama-kelamaan malu sendiri kalau ternyata retorikanya “jas buka, ikat blangkon” (sama juga, sami mawon) dengan orang yang tak pernah makan bangku sekolahan. Akan tetapi, kelompok ini tidak berlama-lama terseret arus euforia. Gejolak polemik antara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Indonesia (BEMI), terutama di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya, Medan, dan Makasar, membuktikan bahwa tidak semua mahasiswa tunduk pada penyeragaman kondisi politik di tanah air.

Kelompok legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan eksekutif (presiden, menteri, gubernur, bupati) pun tampak jelas “setali tiga uang” dengan kelompok awam. Maka, panggung politik Indonesia. dikotori oleh wacana-wacana sarkasme kelewat batas.  Setiap pihak selalu memposisikan diri sebagai hero (serbabenar) sekaligus memandang pihak lain sebagai musuh (serbasalah). Barangkali ini juga representasi dari konflik horizontal di tingkat arus bawah. Inilah perang simbolis yang sesungguhnya yang didramatisasikan oleh elit-elit politik Indonesia.

Prediksi Ekspresi Retorika di Masa Depan

Di bawah resim otoriter Orde Baru, masyarakat diseragamkan dalam kemasan eufemisme pada wacana permukaan dan sekaligus resistensi terselubung dalam bentuk plesetan, anekdot, serta rumor pada wacana di bawah permukaan. Masyarakat luas, dalam kondisi seperti itu, memperbesar kemunafikan, “lain di mulit, lain di hati”. Pada level atas pun, para penguasa mempertontonkan “tidak satunya kata dengan permukaan”; berarti, hipokrit juga.

Pada era Reformasi, ketika selubung hegemoni tersibak, masyarakat “bagai kuda lepas dari pingitan”: terlebur total dalam hiruk pikuk euforia kelewat batas. Hanya ada satu bentuk ekspresi retorika: sarkasme caci maki! Maka, menghujat, membelejeti, memojokkan, saling mengambinghitamkan antarkelompok, menjadi tembang sehari-hari. Tetapi, karena setiap saat, media massa dan praksis langsung di jalanan hal-hal tersebut, masyarakat pun jenuh, bosan akhirnya bertanya-tanya: “apakah retorika ekspresi sarkasme itu alternatif yang tepat?”. Jika dirasakan bukan alternatif terbaik, lalu bagaimana kontrol sosial mesti diekspresikan? Retorika apa lagi yang mesti dibentangkan? Wacana apa yang mesti dilahirkan? Itu setidaknya kalau pandangan pakar komunikasi politik WA Gimson (2016) boleh dipinjam.

Jika boleh memprediksikan format retorika resistensi di masa mendatang, setelah orang jenuh dengan sarkasme, barangkali masyarakat akan memilih mengekspresikan kontrolnya dengan retorika biasa, wajar, dan juga cenderung hambar.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru

Pers Rilis

Praktik Integrasi “Eco+” Ningbo Ditampilkan dalam Forum SCO

Selasa, 28 Apr 2026 - 18:30 WIB