Runtuhnya Lembaga DPR dan Munculnya Pemimpin yang Otoriter

Opiniindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI , telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Kembali dengan kesan tergesa2 dan dilakukan tidak lagi mendengar masukan dari pakar dan tokoh nasional, pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020)

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh dan hanya mementingkan kebijakan pemerintah dan oligarki kapitalis untuk selanjutnya.

Dengan disyahkannya RUU Omnibuslaw ini menjadi UU adalah menandakan runtuhnya kekuasaan mutlak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai Lembaga Negara yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan sejajar fungsinya dengan Lembaga Presiden.

Oligarki Politik dan Kapitalis yang sudah ada di lingkarangan Presiden Jokowi saat ini, juga sudah menguasai Lembaga Legislatif DPR, sehingga pantaslah jika Presiden Jokowi saat ini sudah layak disebut sebagai diktator, yang dibuat sangat berkuasa dan akhirnya nanti akan sangat membela kepentingan oligarki dan kapitalis.

Keberadaan Kapitalis yang jumlahnya hanya sebesar 3% dari jumlah penduduk, tetapi mempunyai kekuasaan dan mengusaikan 50% peredaran uang dan kendali ekonomi di Indonesiai.

Belum lagi ditambah dengan adanya keberadaan Negara Komunis, RRT (Tiongkok), yang sekarang ini sudah hampir menguasai ekononi dan sumber alam negeri ini yang tentu saja mengakibatkan secara politik rezim pemerintahan saat ini sangat bergantung dan sudah masuk perangkap Negara Tiongkok ini.

Ketergantungan Ekonomi terhadap Tiongkok ini sudah sangat melembaga di setiap sendi pemerintahan yang sepertinya tidak berdaya dan segala kebijakannya tunduk atas arahan dan mungkin saja atas desakan Negara Tiongkok tsb, yang sekarang sudah menjelma menjadi sebuah Negara Kapitalis dan sedang mencari koloni untuk menyediakan segala sumber daya alam yang sangat mereka butuhkan dalam pembangunan industri mereka.

Pemerintah rezim jokowi terkesan sangat terpesona dan kagum atas pemerintah Tiongkok ini dalam membangun negrinya yang dengan cepat dan hanya membutuhkan waktu hanya beberapa dekade saja.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya