Wah, Mimpi Basah di Poros Maritim Dunia

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 8 Januari 2019 - 20:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Posisinya oilmen, tugasnya antar kapal tanker dari Jepang ke Taiwan, gajinya lebih besar dari gaji PNS eselon 1. Motivasi utamanya meninggalkan tanah air adalah, KEAMANAN. Yak. Keamanan. Gaji nomor dua buat Gimin. Gimin mengeluh, Pemerintah Jokowi ga perduli pada nasib pelaut di Indonesia.

Padahal janji Jokowi membawa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia diingat betul oleh Gimin. Bahkan pidato kemenangan Jokowi JK tahun 2014 dilakukan di atas kapal Phinisi menjadi simbol akan diperhatikannya nasib pelaut pada era Indonesia Hebat.

Bagaimana tidak? Menurut Gimin, pelaut di Indonesia, meski sipil, namun resiko keamanan yang harus mereka hadapi di lautan sama dengan TNI AL. Mereka harus mengarungi lautan Indonesia yang banyak blank spot nya.

Selain itu perompak di Indonesia juga harus siap mereka hadapi. “Perairan Indonesia tidak aman, mas. Banyak perompaknya.” Terkadang kapal yang sudah dirampok, dicabut sistem navigasinya dan ABK diikat di gudang. Jadi kami tinggal ikut arus air saja.

Tidak jarang juga ABK diturunkan di pulau terpencil tanpa nama di antah berantah, setelah kapal dirusak oleh perompak. Selain itu gaji menjadi masalah bagi pelaut di Indonesia.

“Bayangkan saja, mas. Gaji seorang wakil nahkoda cuma 3 juta per bulan.” Gimana mau sejahtera? Oleh sebab itu banyak kasus muntahan solar yang dilakukan oleh pelaut. Padahal untuk jadi pelaut perlu sertifikat yang harus dilalui”.

“Tidak murah juga biaya untuk mendapatkan sertifikat itu. Dan lucunya sertifikat tersebut diakui di seluruh dunia. “Jadi, untuk apa saya jadi pelaut di Indonesia. Kami tidak dihargai, kok.”

Berita Terkait

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:34 WIB

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Berita Terbaru

Pers Rilis

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:53 WIB