Opiniindonesia.com – Indonesia sebetulnya tak pas untuk Omnibus Law; ini cocok untuk negara-negara common law seperti AS, Inggris dan lainnya. Sedangkan kita, menganut sistem civil law.
Pasal-pasal ini, perlu di kaji dulu mana yang merugikan dan tidak. Libatkan pakar pada bidangnya. PDIP ngundang salah satu kelompok buruh tapi gagasan dan pandangan mereka tak digubris.
Tengok saja, ratusan akademisi dari 67 Perguruan tinggi di Indonesia ikut keberatan akan adanya UU ini. Inilah komunikasi publik terburuk dalam sejarah. Setidaknya gunakan prinsip open management and management transparancy perlu dijalankan.
Bayangkan saja, demi menyelamatkan lingkungan 35 investor asing menelepon presiden. Akan sangat bahaya jika investasi membabi-buta hutan saya ramal akan di babat demi investasi.
It’s not beyond belief, paling tak masuk akal, RUU ini sebelum di sahkan tak dibagikan draftnya kepada semua pimpinan fraksi (anggota) di DPR. Kok bisa!
Menarik pula dicermati, saat terjadi demo, Jokowi justru terbang ke Kalteng, Prabowo ke AS. Harusnya mereka menemui buruh dan berkomunikasi.
Saya pikir human being (Manusia) Indonesia saat ini tak pusing lagi soal “Omnibus Law” lantaran mereka lapar dan PHK besar-besaran maka terbitlah RUU Omnibus Law Ciptaker. Padahal Vietnam kapok menerapkan UU ini.
Akibat UU ini 18 anggota DPR terpapar Covid-19, di saat pemerintah getol mengatasi pandemi corona tiba-tiiba DPR ngumpul bareng.
Gak semua harus di bilang Hoax…Hoax…! ada pasal yang tak sesuai dan perlu di rubah; contoh pendidikan jangan di perdagangkan, UU 40 Tahun 1999 pers independen, justru punishment sekarang di take over oleh pemerintah.
Baca Juga:
Hikvision Hadirkan Guanlan Encoding, Teknologi AI yang Pangkas Biaya Penyimpanan Video hingga 50%
Investasi asing pun bisa terbuka lebar; pertanyaannya akankah natural resources kita mau di jual?
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
