Dalam situasi istana terancam dan tak dapat dipertahankan, maka kehadiran HRS bisa menjadi lokomotif alternatif untuk mempersempit ruang bagi kekuatan yang mau ambil alih kekuasaan itu.
Kira-kira begini analisisnya, dari pada istana diambil kekuatan itu, mending serahin sama HRS. Pertama, HRS gak minat jadi presiden. Kedua, HRS bisa berdialog dan diajak berkompromi. Ada ruang bernegosiasi untuk menyusun pemerintahan berikutnya.
Sinyal kegentingan ini juga mulai disampaikan oleh PDIP. Melalui kadernya, yaitu Darmadi Durianto, Partai pengusung utama Jokowi ini meminta presiden segera melakukan resuflle kabinet, dan mengganti para menteri yang diduga tak loyal. Hati-hati kudeta merangkak, tegasnya.
Tuntutan PDIP ini punya dua arti. Pertama, ancaman kudeta boleh jadi memang sudah terasa di istana. Kedua, boleh jadi juga ada ketidakpuasan PDIP atas jatah kabinet selama ini.
Jika ancaman kudeta betul-betul menguat, maka plan B bisa jadi alternatif. HRS akan dipulangkan. Gak pulang sendiri? Secara politis, terlalu sederhana kalau kita menyimpulkan HRS pulang sendiri tanpa variabel politik nasional dan global.
Ini artinya bahwa HRS hanya bisa pulang jika situasi nasional memang benar-benar genting, dan istana memang benar-benar goyang. Jika situasi politik terkendali, stabilitas keamanan dalam negeri terkontrol, plan B gak akan terjadi. Dan kecil kemungkinan HRS bisa pulang.
Sebab, HRS pulang, kursi istana bisa jadi taruhan. Soal yang lain, HRS bisa kompromi. Tapi soal Jokowi, belum ada tanda-tanda HRS bisa bernegosiasi.
Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Halaman : 1 2
