Memperbaiki Komunikasi Politik Pemerintah soal UU Omnibus Law

Opiniindonesia.com – Presiden Jokowi menegur jajaran kabinetnya terkait komunikasi politik yang kurang bagus kepada publik terkait polemik UU Omibus Law.

Hal ini terkonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengakui bahwa komunikasi publik pemerintah memang sangat buruk ketika menggodok UU Cipta Kerja tersebut.

Komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19.

Hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.

Bahkan blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan saat mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat.

Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet.

Gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu, sehingga banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.

Teranyar yang menjadi sorotan netizen adalah ungkapan viral Menkominfo, Johnny G Plate di medsos yang mengatakan: “kalau pemerintah bilang itu hoaks ya hoaks kenapa membantah?”

Ini juga adalah contoh cara komunikasi yang kurang tepat karena tujuan penting komunikasi pemerintah kepada publik itu sebenarnya untuk mempertahankan reputasi atau citra positif pemerintah, berikut kebijakannya.

Tak hanya pembantu Presiden, para jubir istana pun sering melakukan style komunikasi yang buruk.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya