Memperbaiki Komunikasi Politik Pemerintah soal UU Omnibus Law

Dampaknya adalah masalah komunikasi terhadap publik tidak membaik karena sebagian publik cenderung tidak mau mempercayai informasi dari pemerintah, lalu memilih sumber informasi lain dari internet (media sosial) yang menambah kebingungan informasi.

Perang buzzer semakin memperburuk terciptanya disinformasi publik. Akibatnya, berita dan sentimen negatif terhadap pemerintah jadi lebih banyak dari positifnya.

Selain bisa ada reshuffle kabinet, komunikasi pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Minimal ada tiga aspek penting.

Pertama, salah satu pemicu ketegangan yang sering dilakukan saat berkomunikasi adalah perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan.

Dalam menjawab pertanyaan sebaiknya selaraskan dengan hal yang ditanyakan, tanpa arogansi, apalagi dengan intonasi yang meninggi.

Sebaliknya, komunikasi publik juga tidak perlu memakai eufemisme (penghalusan) berlebihan, termasuk istilah asing yang dapat mengurangi pemahaman masyarakat atas informasi yang disampaikan. Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kedua, sigap dalam membuat klarifikasi dan sanggahan (denial) terhadap hoaks yang beredar dengan data dan informasi yang valid dan transparan.

Upayakan menduplikasi klarifikasi tersebut di media sosial dan online agar klarifikasi berita yang positif lebih banyak muncul dibandingkan dengan berita negatif sebelumnya.

Klarifikasi adalah strategi klasik komunikasi untuk meminimalisir meluasnya salah paham di masyarakat.

Ketiga, dalam komunikasi publik, setiap narasi akan sangat berpengaruh karena apa yang di ucapkan didengar oleh banyak orang. Semua pejabat negara adalah komunikator.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya