Oleh: Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S)
OPINIINDONESIA.COM – Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)12 persen tak naik, hanya PPN barang dan jasa mewah, ini memberikan gambaran secara deskriptif akan resistensi masyarakat terkait kenaikan pajak.
Ini bukti Prabowo pemimpin yang aangat peduli aspirasi masyarakat, di era Jokowi sangat berbeda jauh.
Kepedulian Jokowi sangat kecil kalau dia hanya peduli pada kaum elit dan kelompok borjuis saja.
Baca Juga:
Dituding Pernah Meminta Pepanjangan Jabatan Kepala Negara 3 Periode, Jokowi Beri Tanggapan
Penetapan Tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Janggal, dan Politik Adu Domba Jokowi
Dapat Nominasi Sebagai Salah Satu Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP, Jokowi Beri Tanggapan
Memang Indonesia tak salah memilih Prabowo, kabar gembira tahun 2025 ini dimana Prabowo melarang pembangunan puluhan tol, melarang impor beras, gula, garam dan bawang putih.
Ini adalah kemenangan buat rakyat Indonesia. Belum lagi akan ada subsidi beras 10 Kg, dan pengurangan biaya listrik.
Saya nilai Prabowo pemimpin yang tulus dan amanah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
Belum lagi program 3 juta rumah, dan makan bergisi gratis senilai Rp10.000.
Baca Juga:
Anggotanya Diperiksa KPK, Ketua Komisi XI DPR Sebut Penyaluran Dana CSR BI Melalui Rekening Yayasan
Agus Harimurti Yudhoyono Sebut Peremajaan dan Pengadaan Kapal Laut Baru Butuh Anggaran Rp1,5 Triliun
Mensesneg Prasetyo Hadi Tanggapi Rencana Hasto Kristiyanto Bongkar Dugaan Korupsi Pejabat Negara
Padahal masa pemerintahannya belum 100 hari tapi kinerjanya sangat fenomenal.
Saya bisa samakan Prabowo dan Donald Trump nemiliki siikap kenegarawanan dan patriot.
Selain keduanya cerdas dan memiliki konsep dan ide cemerlang membangun dan memajukan negaranya
Saya sarankan agar program kejar pajak atau pengemplang pajak perlu dilakukan, audit kekayaan dan banyak yang menyembunyikan usaha mereka.
Baca Juga:
Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo Pastikan Jaringan Seluler Warga Lancar saat Libur Tahun Baru
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen Tanggung Jawab siapa?
Dan kalau perlu pajak yang bergerak dalan dunia usaha sumber daya alam perlu dioptimalkan.
Kalau era Soeharto pajak justru bukan PPN itu hanya 20 persen rata-rata dari pajak SDA.***
