Membangun Kepercayaan Masyarakat: Peran Blockchain dalam Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik

OPINIINDONESIA.COM – Era modern saat ini sering kali kita mendengar istilah baru dalam teknologi, seperti yang sering kita dengar yaitu teknologi Blockchain.

Sebenarnya, blockchain itu seperti apa? Dan kenapa blockchain dihubungkan dengan kepercayaan? Nah, mari kita bahas tuntas dalam artikel ini.

Jadi, siapkan diri kalian untuk menambah wawasan baru mengenai blockchain dalam membangun kepercayaan.

Dalam era digital saat ini, dengan teknologi yang berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintah.

Blockchain, teknologi yang awalnya dikembangkan untuk mendukung cryptocurrency, kini semakin diperhatikan sebagai alat inovatif dalam sektor publik.

Dengan kemampuannya untuk menyediakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, blockchain menawarkan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.

Penggunaan teknologi blockchain dalam sektor publik memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan keamanan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan isu penting dalam praktik administrasi publik.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang menfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut.

Akuntabilitas merupakan prinsip dan praktik individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakannya kepada pihak yang memiliki kepentingan atau otoritas.

Selain akuntabilitas, transparansi merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan pemerintah yang baik.

Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan proses pengambilan keputusan.

Apa itu Blockchain?

Blockchain adalah sebuah teknologi baru yang berfungsi sebagai database terdistribusi yang menyimpan catatan transaksi secara aman dan transparan di seluruh jaringan komputer.

Setiap transaksi dicatat dalam blok, yang kemudian dihubungkan satu sama lain membentuk rantai menggunakan teknik kriptografi.

Hal ini membuat data yang tersimpan dalam blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi atau diubah tanpa persetujuan dari seluruh jaringan, sehingga menjamin integritas dan keamanan informasi yang disimpan.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Blockchain dikenal sebagai buku besar digital yang mempunyai kemampuan untuk mencatat setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, ini berarti bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan dana akan dicatat secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Maka, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran publik secara real-time. Hal ini akan meningkatkan transparansi sektor publik.

Dengan sistem yang transparan, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat diminimalkan.

Setiap transaksi atau perubahan data dicatat dengan jelas dan dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mencegah tindakan korupsi secara efektif.

Meningkatkan Akuntabilitas Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, teknologi blockchain memiliki peran penting dalam menciptakan rekam jejak yang transparan.

Setiap perubahan dalam dokumen kebijakan dapat dilacak dengan mudah, sehingga pejabat publik akan lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, proses pembentukan kebijakan publik dapat dilakukan secara lebih efektif.

Semua transaksi yang terkait dengan kebijakan, seperti alokasi dana dan pengeluaran, dicatat secara transparan.

Blockchain juga mendukung partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan; dengan terdesentralisasi, platform masyarakat dapat memberikan masukan dan melihat perubahan dalam dokumen kebijakan secara real-time.

Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi kebijakan, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik secara langsung.

Keamanan Data dan Privasi

Blockchain menawarkan keamanan yang tinggi untuk data sensitif. Dengan teknik enkripsi dan mekanisme keamanan yang canggih, informasi publik dapat dilindungi dari akses yang tidak sah, menjaga privasi masyarakat.

Setiap transaksi dienkripsi dan dihubungkan dengan transaksi sebelumnya, menciptakan rantai blok yang saling terkait.

Hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang sah yang dapat mengakses data tersebut.

Teknologi ini mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan data, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah.

Tantangan dalam Implementasi Blockchain

Meskipun potensi blockchain sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi kendala signifikan dalam penerapan blockchain.

Di banyak daerah, terutama pedesaan, akses terhadap internet yang stabil dan cepat masih terbatas. Hal ini menghambat kemampuan untuk menerapkan solusi berbasis blockchain secara efektif.

Investasi dalam infrastruktur jaringan dan pusat data yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendukung penerapan teknologi ini. Biaya awal pengembangan infrastruktur blockchain bisa menjadi hambatan bagi banyak negara, terutama negara berkembang dengan anggaran terbatas.

Pengadaan infrastruktur yang diperlukan serta pelatihan sumber daya manusia memerlukan investasi yang tidak sedikit.

Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak lembaga pemerintah mungkin mengalami kesulitan untuk beralih ke sistem berbasis blockchain.

Selain itu, aspek regulasi merupakan tantangan signifikan bagi penerapan blockchain.

Banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki regulasi yang jelas terkait penggunaan teknologi ini, terutama dalam aspek teknis dan operasionalnya.

Ketidakpastian hukum ini membuat institusi ragu untuk mengadopsi teknologi ini karena khawatir akan risiko hukum di masa depan.

Penulis : Ni Putu Linda Santika Dewi (Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha)