OPINI INDONESIA – Aturan pesangon untuk pekerja atau buruh sesungguhnya bukan hal yang baru. UU Cipta Kerja pun hanya merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalihnya, karena aturan dan besaran pesangon yang lama dianggap memberatkan pengusaha sehingga investor tidak mau investasi di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan.
Tentu, alasan yang dapat diterima walau tidak sepenuhnya benar.
Karena faktanya, saat besaran pesangon diatur 32,2 kali upah (UU Ketenagakerjaan) pun implementasinya hanya 7% perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Itu berarti, banyak perusahaan yang abai terhadap ketentuan atau regulasi.
Atas dasar itulah , pekerja seringkali bereaksi atau demonstrasi soal pesangon. Pada naskah sosialisasi UU Cipta Kerja versi Kemenaker dan DPR RI tercantum paling atas kalimat “Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja/buruh”.
Itu berarti, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembayaran pesangon kepada pekerja betul-betul sesuai aturan.
Perusahaan tidak boleh abai terhadap pesangon yang menjadi hal pekerja saat melakukan PHK.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
