Meneropong Dinasti Politik dan Potensi Korupsi di Kabupaten Bandung

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 13 Juli 2020 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, Muslim Arbi. (Foto : Istimewa)

Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, Muslim Arbi. (Foto : Istimewa)

Opiniindonesia.com – Tahun 2000-2010 Kabupaten Bandung di pimpin oleh Obar Sobarna. Tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2021 di pimpin oleh Dadang Naser. Dadang Naser adalag menantu dari Obar Sobaran. Kini geliat pilkada 2021-2026. Puterinya Obar Sobarna, Nia Obar Sobarna, istri nya Dadang Naser mau maju sebagai calon Bupati Kabupetan Bandung.

Para sepuh dan Tokoh Jawa Barat bersuara dan berteriak agar di Kabupaten Bandung segera di akhiri Politik Dinasty. Segera ada perubahan kepemimpinan yang demokratis. Sehingga tidak saja trah Obar Sobarna yang kuasai perpolitikan turun temurun.

Dinasty politik ini sangat berakibat sangat buruk pada monopoli kekuasaan, macet nya demokratisasi dalam kepemimpinan di Kabupaten Bandung. Dan ini akan menimbulkan dugaan korupsi dan saling melindungi dan menimbulkan macet nya pembangunan.

Tahun 2019 penulis menulis soal penangan kasus2 korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menjadi pergunyingan ramai di publik dan Jawa Barat. Di antara dugaan Korupsi Dana Koni, Dana pendidikan, Dana Aspirasi dan Dana Infrastruktur di Kabupaten Bandung yang di duga melibatkan Bupati Dadang Naser dan Ketua DPRD Anang Susanto.

Baca juga : Tulisan-Tulisan Muslim Arbi yang Menarik Lainnya, di Sini

Beberapa kasus itu telah di tangani Kajati Jawa Barat bahkan sudah di adakan Gelar Perkara. Tapi sampai saat ini, kedua orang itu masih bebas melenggang dan menjabat. (Menyoal Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bintang timur.com).

Tulisan ini bahkan di posting kembali oleh Gubermur Jawa Barat, Ridwan Kamil di akun twitter nya.

Dadang Naser masih sebagai Bupati Kabupaten Bandung dan Anang Susanto sekarang sebagai Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini semestinya di evaluasi oleh Kejaksaan Agung RI. Bagaimana kasus2 dugaan Korupsi yang sudah di adakan gekar perkara. Tapi masih lolos? Atau kasus korupsi Kabupaten Bandung ini segera saja di ambil alih KPK.

Beberapa waktu lalu, konon KPK lakukan OTT terhadap seorang Bupati di Jawa Barat. Tapi sang Bupati masih lolos karena di lindungi oleh seorang Oknum Pejabat Tinggi Hukum? Ko bisa? Sakti sekali? Bahkan sang Bupati saat OTT itu dia ber alasan sakit? Padahal itu hanya modus untuk kelabui penegak hukum?

Melihat politik Dinasty dan Merajalela nya Kasus2 Korupsi, menimbulkan macet nya demokratisasi kepemimpinan, macet nya pembangunan maka Dinasty Politik itu segera saja di akhiri.

Rakyat Jawa Barat Kabupaten Banfung, akan menaggung biaya besar dan politik dinasty yang langgengkan kekuasaan secara turun temurun. Korupsi akan menggerogoti birokrasi kabupaten, akibat Politik Dinasty yang saling melindungi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Oleh : Muslim Arbi, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru