PEMERINTAHAN JOKOWI dalam programnya menjanjikan akan mencetak 1 juta lahan sawah baru. Tapi hingga hari ini tampaknya janji itu tidak akan terealisasi. Kegagalan dalam memenuhi janji ini sejalan dengan kegagalan lainnya dalam hal pertubuhan ekonomi, target nilai tukar dollar terhadap rupiah, tol laut, revolusi mental, dll.
Melalui pernyataan Kementrian Pertanian, Tahun 2018, target pencetakan sawah baru dipatok pada kisaran 12 ribu hektare. Angka tersebut diakuinya tidak cukup besar dari capaian cetak sawah tahun lalu. Pada 2017, realisasi cetak sawah mencapai 64 ribu hektare. Sementara, realisasi fisik cetak sawah selama 2016 sebesar 129.076 hektare. Pada tahun 2015 hanya 20 ribu hektar yang dapat direalisasi dari 23.000 hektar yang dirancang.
Dilihat dari skema ketersediaan lahan saat ini, dikaitkan dengan kegigihan Budi Waseso menolak impor, setidaknya kita menemukan beberapa kemungkinan-kemungkinan:
Pertama, pada skema kapasitas sawah dengan jumlah yang tersedia saat ini, sesungguhnya kita mampu mengatur ritme permintaan untuk tidak melulu impor beras dari luar negeri.
Kedua, Betapa kita dapat membayangkan ketika 1 juta lahan dapat direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi, maka Indonesia berpotensi untuk masuk pada fase yang dulu kita kenal sebagai swa sembada.
Ketiga, Ditengah stok beras yang melimpah dengan ditandai penuhnya gudang” milik Bulog, maka kita pantas curiga bahwa impor ini merupakan bagian dari aksi meraup keuntungan sepihak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Situasi ini menjadi pangkal keprihatinan kita semua. Baru saja beberapa waktu yang lalu pemerintah berkoar-koar untuk mebatasi impor ditengah lemahnya kondisi rupiah, tapi ternyata disisi lain ada upaya melakukan impor beras yang cukup besar ditengah kecukupan pasukan di gudang Bulog.
[Oleh : Gusmiyadi Goben]
