Politisi PDIP, Titipan Komisaris, dan Kinerja Menteri BUMN

Opiniindonesia.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan logika di balik pernyataan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di Badan Usaha Milik Negara. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga merespon dan angkat bicara soal tudingan politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebutkan seluruh komisaris dan direksi BUMN adalah titipan.

Menurut Arya, pernyataan Adian tidak berdasar karena BUMN tidak pernah membuka lowongan direksi dan komisaris secara terbuka.

Pernyataan politisi dari PDI Perjuangan ini tidak bisa ditelan mentah-mentah, apa yang diutarakan perihal jabatan komisaris di BUMN ada titipan, rasanya sangat berlebihan dan jika dimaknai hanya meraba-raba jauh dari kebenaran.

Menanggapi isu yang gembar gemborkan politisi ini tidak akan selesai, politisi akan selalu mencari celah jika tujuannya belum tercapai, kita ketahui bersama politisi janjinya banyak tapi jika ditagih bicaranya malah lebih banyak.

Bagamana pun saya sebagai anak muda kalangan millenial melihat antara antusiasme publik hari ini atas isu yang dilontarkan Adian Napitupulu, dengan kementrian BUMN yang sekarang dipimpin Erick Thohir jauh lebih transparan dan terbuka.

Dengan kata lain milenial lebih percaya Erick Thohir, ketimbang ocehan dari luar. Publik dan millenial pasti mendukung gebrakan KBUMN yang berakhlak untuk perubahan yang lebih baik.

Dalam pengamatan saya sejak isu persoalan BUMN dilontarkan oleh Adian, tidak ada daya simpatik sedikitpun. Karna Adian adalah orang pendukung pemerintah, jadi kalau terus menerus menyerang kementrian, maka ada tanda tanya besar.

Kenapa dengan bung Adian ini? Alasan mudah ditebak ingin adanya perubahan dan keterbukaan, itu semua sedang dilakukan oleh mentri BUMN.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga sudah menyampaikan bahwa posisi komisaris perusahaan negara yang diisi oleh sosok dari kementerian atau lembaga merupakan hal wajar dan rekruitmen serta pemilihannya dilakukan dengan proses ketat.

Kalau kita objektif kementerian BUMN sekarang sudah berusaha memperbaiki tata kelola menajemen dengan memegang Ahlak sebagai kunci, lalu masih dicurigai dan dianggap menutupi segala prosedur pemilihan komisaris.

Harusnya bung Adian bersabar perubahan tidak sebentar butuh waktu. BUMN ini bukan lembaga kecil yang semua harus sama dengan keinginannya,” tegasnya.

Menurut Adian, beberapa undang-undang menjelaskan bahwa direksi dan komisaris BUMN adalah pejabat publik. Selanjutnya, karena mereka pejabat publik, maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN.

Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik.

Ini juga pernyataan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Komisaris itu bukan pejabat publik karna BUMN itu bukan badan hukum publik tetapi badan hukum perdata.

Badan hukum perdata itu tunduk pada Undang-undang PT, perseroan terbatas, bukan undang-undang ASN.

Saran saya, baiknya bung Adian Fokus ke komisi 7 sebagai anggota DPR saja. Coba lihat ada RUU migas sudah 3 periode belum selesai. Hingga saat ini proses penyusunan RUU Migas di DPR belum memberikan sinyal positif.

Sementara eksistensi UU ini menjadi kebutuhan mendesak guna menopang kepastian hukum dalam menyangga ketahanan energi nasional. Karna dengan fokus akan berguna sekali dengan tupoksinya.

Tudingan Adian yang menyebutkan seluruh komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah adalah titipan. Ya buktikan maksudnya titipan seperti apa, klo pun ada titipan, kementrian melakukannya dengan seleksi dan tahapan yang memenuhi klasifikasi sehingga aseesmentnya terukur.

Sebetulnya sudah terjawab Staf Menteri BUMN dari apa yang dikeluhkan dan tudingan bung Adian terhadap BUMN, tapi terus menerus diramaikan seolah ada masalah serius yang tidak bisa di selesaikan oleh mentri Erick Thohir.

Padahal ET sudah melakukan gebrakan dan perubahan di kementrian BUMN yang masalahnya menumpuk. Perlahan tapi pasti mulai ada perubahan kearah yang lebih baik.

Selain itu, Erick Thohir juga berhasil memperjuangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 151,1 triliun kepada BUMN yang ditetapkan Komisi VI DPR RI.

Milenial wajib melek atas perjuangan Erick Thohir karena kerja kerasnya dalam memberikan kontribusi perusahaan pelat merah dalam bentuk pajak dan dividen kepada negara kendati saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19. 

Ada ungkapan dari penyair Minnesota, Amerika Serikat, dia berkata “Berada dalam politik seperti menjadi pelatih sepak bola. Anda harus cukup pintar untuk memahami permainan, dan cukup bodoh untuk berpikir itu penting.” – Eugene McCarthy.

Jadi kita kaum millenial hati-hati dalam menyaring sumber informasi terlebih dari para politisi seperti pesan tersebut.

Oleh : Romadhon Jasn, Ketua PBHMI, Aktivis Indonesia Next Leader.