Smk Bubar!

- Pewarta

Senin, 22 Juli 2019 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opiniindonesia.com – Pernyataan kontroversial Ridwan Kamil yang menuding SMK sebagai penyebab pengangguran cukup meresahkan. Berbagai komentar muncul yang antara lain membantah mengenai penyebab tingginya angka pengangguran. Penyebab utama adalah minimnya lapangan kerja. Menyalahkan SMK sebagai penyebab dinilai sebagai “buruk muka cermin dibelah”. Justru keberadaan SMK adalah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih siap bekerja. Emil sapaan Ridwan Kamil berniat membubarkan SMK tertentu.

Sebenarnya suatu rencana kebijakan seharusnya didasarkan atas penelitian yang komprehensif dan mendalam. Apakah benar apa yang diasumsikan Emil atau keliru. Jika benar, maka kebijakan tetap saja mesti bersifat nasional. Gegabah jika meniadakan salah satu model sekolah hanya karena penilaian subyektif seorang Gubernur. Proses kajian hingga perlu dibubarkan mesti melibatkan baik instansional maupun masyarakat. Ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Efek pembubaran tentu tidak sederhana. Apalagi jika lembaga tersebut masih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Berbeda dengan Pak Jokowi yang memuji SMK hingga intens mempublikasi karya siswa yang kemudian populer dengan sebutan “mobil esemka”, maka Gubernur Jawa Barat ini justru mempermasalahkan bahkan menyalahkan SMK atas terjadinya pengangguran. Bahkan mengancam pembubaran pula. Tidakkah disadari bahwa dengan membubarkan SMK justru menambah angka pengangguran. Akan tetapi sebenarnya mestinya Kang Emil tenang saja, bukankah Pak Jokowi sudah menyiapkan kartu sakti buat para penganggur ?

Fokus Pemprop yang digawangi Kang Emil harusnya bukanlah pada ancaman pembubaran, akan tetapi pada revitalisasi SMK beserta lulusannya. Bukankah Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres 9 tahun 2016 yang menekankan pada revitalisasi. Mendikbud telah merancang road map pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyeleraskan kurikulum SMK sesuai penggunaan lulusan (link & match). Target tahun 2020 adalah 80 % tamatan bekerja pada bidangnya, 12 % berwirausaha dan 8 % bersertifikasi profesi. Nah Emil kerjakan saja program revitalisasi ini sebagai bukti berhasil atau tidak kepemimpinannya. Gak usah ancam bubar bubarkan segala.

Pidato Jokowi baru baru ini bernada ancam ancam soal ideologi, investasi maupun birokrasi, kini Kang Emil juga sama saja.
Menyalahkan SMK atas pengangguran kurang bijaksana. Masyarakat yakin bahwa lapangan kerja yang kurang adalah faktor utama penyebab pengangguran. Bukan sekolah. Bahkan ironinya di beberapa kegiatan usaha justru kini diisi tenaga kerja dari China. Dari negeri China. Memprihatinkan.

Oleh: M Rizal Fadillah. Penulis adalah Pemerhati Politik.

Opini ini sudah dipublikasikan Kontenislam.com.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru

Pers Rilis

Hainan: Etalase Kebijakan Pintu Terbuka Tiongkok

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:45 WIB