Stagnasi Pembangunan Sumatera Barat, Adalah Sebuah KeGagalan

Opiniindonesia.com – Membaca Sumatera Barat ibarat membaca lembaran-lembaran dalam buku. Kita membaca lembaran demi lembaran sampai tuntas, tapi mendapatkan kesimpulan yang sama dari setiap paragraf yang ada pada lembaran. Begitulah kiranya saya melihat perkembangan Sumatera Barat beberapa tahun terakhir. Perjalanan Sumatera Barat beberapa tahun terakhir bisa dikatakan stagnan. Bahkan cenderung gagal dalam melihat dan mengembangkan potensi yang ada. Pemerintah Sumatera Barat tidak mampu mengemas “produk lokal” menjadi sebuah peluang yang bisa dikembangkan.

Kita mesti menyadari, wilayah Sumatera Barat di dominasi oleh kawasan pertanian dan wisata. Pertanian adalah basis utama dari masyarakat Sumatera Barat. Sebagai contoh, Kabupaten Solok adalah kawasan pertanian dengan simbol “Bareh Solok”. Sebuah simbol filosofis yang mengambarkan kondisi dari masyarakat Solok. Simbol tidak dibuat dengan pandangan dangkal. Melainkan sebuah kajian yang mendalam akan gambaran kehidupan masyarakat solok itu sendiri. Pertanyaannya, “majukah pertanian di Solok? “. Itu sampel kecil dari sebuah potensi pertanian.

Kedua perihal pariwisata, menilik wacana wisata halal yang sudah menuju kepada perda. Draft yang sudah dimulai dari tahun 2017, sampai hari belum juga rampung. Ada beberapa poin yang menarik dari isi draft tersebut yang di bahas. Antara lain pertama prinsip-prinsip pembangunan wisata halal seperti pembangunan masjid dan mushola. Kedua pengawasan industri yang merujuk kepada pengawasan makanan halal. Dan ketiga prinsip yang tidak melupakan local wisdom.

Pertanyaannya, mampukah regulasi dari wisata halal menyentuh kepada pokok persoalannya. Sebuah konsep yang tidak hanya berhenti pada wacana dan simbol-simbol. Apakah wisata halal yang disamakan dengan wisata religi itu sebuah konsep yang diterapkan hanya untuk masyarakat yang dalam artian penyedia prasarana dan produk saja? Dan bagaimana sikap bagi orang yang datang dalam berwisata halal atau religi.

Sampai hari ini, belum siapnya perda akan menambah perjalanan panjang dari percobaan pembangunan wisata Sumater Barat. Setelah perda selesai, barang tentu mempunyai waktu untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar paham dengan prinsip-prinsip yang ada dari wisata halal itu sendiri.

Lantas, bagaimana dengan tempat-tempat pariwisata yang belum memiliki penunjang. Bukankah ini masih pekerjaan lama yang belum tuntas dan dihadapkan dengan tantangan baru. Semoga saja “satu dua dayung tiga kali pulau terlampau.”

Kesimpulan kecil yang bisa saya baca dari kondisi hari ini ialah, tenyata pemimpin sumatera hari ini tidak memiliki visi yang progresif. Hanya sebuah kemampuan menjalankan tanggung jawab birokrasi tapi belum visi perubahan.

Sumatera Barat adalah wilayah yang potensial. Pertanian dan pariwisata terbentang sepanjang wilayah kota dan kabupaten. Inilah potensi utama dari wajah Sumatera Barat.

Membaca Sumatera Barat mesti dari pikiran yang progresif. Potensi Sumatera Barat harus mampu menjadi solusi kemajuan pembangunan.

[Oleh: Ferdy Andika. Penulis adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau Asal Sumatera Barat/AMPERA SUMBAR]