Tidak Ada Makan Siang Gratis dalam Politik

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 9 November 2018 - 13:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KETUA UMUM Partai Bulan Bintang (PBB) dan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (YIM) menyatakan siap menjadi pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Alasan YIM adalah mengaku 5mendengar dari orang dekat Prabowo dan Anies Baswedan, bahwa Prabowo telah menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Igor Dorgantara, penulis.

Pernyataaan YIM tersebut bukanlah terkesan sebuah langkah manuver politik parnoko (partai nol koma – berdasarkan survei), namun bisa berimbas kepada persoalan dukungan politik, terutama dari kalangan muslim.

Seperti halnya ketika Jokowi lebih memilih Mahruf Amin (MUI/NU) ketimbang ketum Parpol pengusung lainnya. Resistensi dan kerikil tajam petahana memang terlihat di segmentasi ini. YIM adalah representasi Partai Bulan Bintang (PBB) yang dulu terafiliasi kuat dengan Masyumi.

https://opiniindonesia.com/2018/11/09/membantah-tudingan-yusril/

Namun begitu, bukan berarti jika YIM menjadi pengacara di pihak Jokowi lantas serta merta grass root PBB akan mengikuti langkahnya. Survei menunjukan bahwa mayoritas massa PBB itu anti Jokowi karena kuatnya persepsi bahwa banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada umat Islam.

Kubu Jokowi punya intuisi merekrut YIM karena melihat kekecewaannya sejak gagal “nyagub” di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan saat tidak dilibatkannya PBB dalam pembetukan koalisi pilpres 2019 di kubu Prabowo-Sandi.

Jika kemudian pengacara kondang lainnya, seperti Hotman Paris Hutapea berada resmi di pihak Prabowo-Sandi itu adalah pilihan yang sangat bagus bagi Prabowo-Sandi dan juga Hotman Paris. Sosok Hotman akan semakin populer dan disukai lebih daripada YIM. Kenapa? Karena YIM dipandang bermain politik, daripada Hotman Paris yang dinilai lebih profesional.

Sangat benar adagium politik bahwa tidak ada teman atau musuh yang abadi, kecuali kepentingannya. Aneh, Prabowo Subianto pernah di tuduh mendukung keberadaan Hizbut Tahir Indonesia (HTI), dimana YIM adalah pengacara HTI di persidangan pembubaran Ormas tersebut.

Ketika sekarang Prabowo rematch dengan Jokowi di Pilpres 2019, YIM berbalik menjadi pengacara kubu Jokowi. Apa mungkin kemudian para Ex HTI akan mengikuti opsi YIM sebagai balas budi atas pembelaannya di persidangan pembubaran Ormas HTI ? Apa itu side effect yang di inginkan untuk pemenangan Jokowi?

Pihak Jokowi berkepentingan mengajak YIM sekaligus juga didasari kepentingan dan kompetensi profesional sebagai pengacara, serta untuk advokasi, manakala kelak terjadi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) antara kubu Jokowi-Mahruf Amin vs kubu Prabow-Sandi. Itu konfirmasinya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

YIM pengacara yang dianggap piawai berperkara di MK. Sebaliknya, sebagai ketua umum PBB, YIM punya tugas meloloskan partainya lolos ambang batas parlemen (4%). Bisa jadi YIM berharap mendapat limpahan suara dari pendukung Jokowi atas pilihannya ini (coattail effect), dan PBB bisa keluar dari nestapa partai nol koma yang diprediksi beberapa lembaga survei tidak bakal lolos ke senayan (parlementiary thrashold).

Tetapi saya ragu, karena pemilih akan membedakan antara profesionalitas YIM sebagai pengacara, dan rekam jejak dirinya yang melekat sebagai aktivis pembela Islam. Nggak percaya?

Kita tunggu saja nanti rakernas PBB bulan desember ini. Yang pasti, tidak pernah ada kebetulan dalam politik, apalagi makan siang gratis. (*)

[Oleh : Igor Dirgantara. Penulis adalah Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN)]

(*) Untuk membaca tulisan Igor Dirgantara yang lainnya, silahkan KLIK DI SINI.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru