Gempa di Partai Bulan Bintang (2)

SEBELUM SAYA masuk untuk melanjutkan substansi tulisan saya sebelumnya (bagian 1), izinkan saya membuat prolog untuk tulisan bagian 2 ini.

Saya menyengaja diri untuk memotong-motong tulisan ini menjadi beberapa bagian. Salah satu tujuannya adalah agar selama jeda waktu tersebut saya mendapatkan input yang berharga dari banyak kalangan.

https://opiniindonesia.com/2018/12/12/gempa-di-partai-bulan-bintang-1/

Alhasil, selang satu hari pasca bagian 1 tulisan saya rilis ke publik, ada banyak orang yang mengontak saya. Tentu, respon mereka tidak singular. Ada pro dan kontra, yang sejatinya mewakili kondisi makro atas polemik yang terjadi pada PBB saat ini.

Saya bisa saja memilih untuk tidak melanjutkan next parts dari tulisan ini. Sebagian teman mengatakan bahwa tulisan saya, sebagus dan seargumentatif apapun, belum tentu menjadi variabel kuat untuk mempengaruhi apalagi mengubah situasi yang ada.

Mereka yang sudah firm mendukung langkah YIM, sepertinya tidak akan lagi bisa berubah. Apalagi, dari hari ke hari trend dukungan kepada manuver YIM semakin menguat. Beberapa tokoh dan caleg yang semula menyatakan kontra terhadap sikap YIM, semakin kesini kian cair. Namun, kondisi inilah yang justru membuat saya mempunyai raison d’être yang semakin kokoh untuk tampil mengaktualisasikan opini yang saya miliki.

Saya berfikir begini. Dalam Rakornas Januari nanti, memang keputusan tentang dukung-mendukung Capres ada di tangan DPP. Bukan oleh Majelis Syuro, karena kewenangan dan fungsinya hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada DPP yang terkait dengan penentuan Capres dan Cawapres (Baca Anggara Rumah Tangga Partai Pasal 7 Ayat 12).

Dalam hal ini, jika dianalisa dari pilihan sikap Ketua Majelis Syuro MS. Ka’ban, tentu (dan seharusnya) beliau akan memberikan saran kepada DPP untuk tidak memberikan dukungan kepada Jokma.

Namun, kalaupun saran dari MS tersebut tidak diindahkan oleh DPP terutama Ketua Umum, kita masih ada peluang. Setahu saya (koreksi jika keliru), keputusan DPP itu tidak bisa diambil secara sepihak oleh Ketua Umum, melainkan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh para pengurus DPP.

Bakal ada debat sengit diantara pengurus DPP, bahkan ada kemungkinan terjadi voting dalam pengambilan keputusan. Nah, saat voting inilah, saya masih berharap minimal ada separuh plus satu dari mereka yang memiliki sikap berbeda dengan Ketua Umum.

Dengan mengasumsikan proses decision making-nya dilakukan secara objektif, maka para pengambil keputusan harus melihat, mendengar, menganalisa dan mempertimbangkan pro dan kontra (pros and cons) yang ada, baik di kalangan internal PBB (Pengurus dan para Caleg) maupun aspirasi dari konstituen PBB.

Itulah mengapa sejak awal sampai hari ini saya mengatakan kepada teman-teman yang kontra kepada YIM untuk bersuara (voice), karena jika kita diam, kita bisa dianggap setuju, atau minimal dianggap netral.

Saya memilih untuk bersuara, karena dalam perspektif decision making (sebagaimana yang saya pelajari dalam studi manajemen), satu suara pun bisa sangat berharga dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Nah, apa jadinya jika trend dukungan kader dan simpatisan kepada langkah YIM semakin menguat dan disampaikan secara terbuka? Kecenderungan ini pasti dapat dijadikan legitimasi dalam pembuatan keputusan di tingkat DPP. Dengan enak mereka katakan: “loh, mayoritas dukung YIM kok”.

Itulah concern saya, dan menjadi alasan saya untuk terus menulis. Saya masih berharap, tulisan dan aspirasi banyak caleg dan konstituen PBB yang kontra terhadap langkah YIM, dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat DPP.

Kalau keputusan dengan pertimbangan “kualitatif” cenderung debatable dan terpaksa harus masuk ke logika kuantitatif (banyak-sedikitnya yang pro atau kontra), setidaknya saat “dihitung” saya berharap lebih banyak yang kontra terhadap langkah YIM.

Jadi bagi saya, peluang untuk membalikkan keadaan masih terbuka. Jika saat ini trend-nya banyak yang mendukung YIM, saya kira karena ada upaya sistematis dari YIM sendiri dan sebagian aktor-aktor di lingkaran YIM yang mengupayakan dan “mengkondisikan” agar DPW-DPW dan caleg-caleg se-Indonesia mau mendukung langkahnya (Dan saya salah satu caleg yang gagal diubah/dipengaruhi hingga detik ini).

Untuk itu, saya fikir harus ada orang-orang yang berperan “mengimbangi” pengaruh itu, dan mengupayakan sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan. It is not impossible! Saya sendirian, sebagai penulis, tentu hanya debu. Saya butuh peran anda yang senafas dengan pemikiran saya! Ini sekaligus menjawab teman-teman saya yang merasa sudah menyerah dengan keadaan dan memandang bahwa keputusan Rakornas nanti sudah dipastikan mayoritas mendukung YIM. Jangan putus asa bung!

Demikianlah salah satu poin penting yang saya garis bawahi dalam prolog ini. Kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa posisi saya dalam memandang polemik ini berada di dua perspektif, yakni sebagai insider (orang dalam ) sekaligus outsider (orang luar). Saya kira kita harus seimbang dalam melihat persoalan. Saya khawatir, jika kita hanya melihat persoalan ini dari sisi internal, kita tidak mampu mengurai masalah dan mencari solusinya secara jernih dan objektif.

Kita butuh helicopter view, namun di waktu yang sama juga berdialektika dengan perspektif internal. Saya tidak mau “narsis”, merasa bahwa pilihan strategi kita sudah paling tepat menurut kacamata internal, namun menutup input dari perspektif eksternal, apalagi mencurigai bahwa perspektif eksternal yang muncul lebih banyak berasal dari “kompetitor”, atau “musuh”. Selama input itu benar dan bernilai guna bagi kita, it doesn’t matter at all.

Jika anda belajar ilmu marketing kontemporer, anda akan mengetahui bahwa pengambilan strategi dan kebijakan marketing organisasi itu perlu dilakukan secara outside-in, bukan inside-out. Outside-in maksudnya kita mempertimbangkan perspektif eksternal in term of their needs, wants, preference, etc, bukan atas analisa sepihak organisasi. Meskipun bagi saya, metode outside-in dan inside-out itu harus dialektis, untuk mencapai sintesa yang terbaik.

Namun, perspektif outsider ini sangat dibutuhkan. Karena ia merupakan pijakan dalam perumusan strategi marketing, apapun jenis organisasinya, baik perusahaan, parpol, ormas dsb. Ini ilmu basic. Kita tidak bisa meremehkannya. Sebagai pengayaan, baca tulisan saya tentang pentingnya perspektif outsider disini: https://www.kanigoro.com/artikel/jangan-anggap-remeh-penilaian-outsider-politik/.

Jadi, jika ada sebagian dari anda yang mengatakan bahwa saya tidak (belum) mengerti behind the scene atau strategi “tingkat tinggi” tersembunyi yang sedang dilakukan oleh YIM, dalam konteks perspektif saya sebagai outsider, tahu-tidaknya saya tentang back stage (panggung belakang) itu tidak lagi penting. Dalam tulisan saya yang link-nya saya kirim di atas, saya ibaratkan seperti proses produksi sebuah program Televisi.

Pemirsa itu tidak tahu dan memang tidak perlu tahu seperti apa proses produksi sebuah program TV, karena itu bukan domain mereka. Namun ingat, rating-share sebuah program TV itu yang menentukan adalah pemirsa, bukan produser. Nah, tugas saya adalah seperti seorang staff R & D yang menganalisa performa rating-share sebuah program dari perspektif audience. Boleh jadi saya mengetahui bagaimana real proses produksi program tersebut, tapi itu tidak penting, karena perspektif saya mewakili perspektif audience.

Dan tugas saya adalah memberikan masukan kepada produser agar lain waktu membuat program yang lebih compatible dengan perspektif audience. Demikian pula dalam konteks PBB. Saya ingin memberikan masukan yang objektif dari perspektif pendukung dan pemilih PBB. Tidak hanya common sense, namun berbasis pada disiplin yang saya pelajari dalam ilmu marketing politik, termasuk halnya political branding. Saya kira posisi saya clear.

Ketiga, mumpung masih prolog, saya hanya mau sedikit mengklarifikasi, bahwa saya hingga detik ini belum memutuskan untuk mundur dari pencalegan. Karena saya ingin berikhtiar dulu sampai mentok untuk mengubah arah mata angin. Keempat, yang ingin saya tegaskan adalah, bahwa tulisan kritis saya ini tidak mengkritik personal, melainkan mengkritik sikap. Bukan menyasar individu, melainkan sikap YIM sebagai ketua umum PBB.

Mematahkan Argumentasi YIM (Lanjutan).

Saya langsung lanjut saya. Agar tidak membingungkan, saya copas poin terahir dari tulisan bagian 1.

2) Argumen YIM bahwa jika ia menjadi lawyer Jokowi maka ia dapat mewarnai atau memberikan input kepada Presiden, saya kira YIM terjebak pada logika dan alasan yang tidak berbeda dengan partai-partai PPP dan PKB yang saat ini mendukung rezim. Mereka menggunakan alasan demikian, bahwa perlu ada sebagian dari umat Islam yang bersinergi dan mewarnai penguasa, meski penguasa tersebut sekuler.

Jika demikian alasannya, maka YIM tidak perlu memainkan peran itu. Biarkan peran itu dilakukan oleh KH. Ma’ruf Amin, PPP, PKB, NU dan tokoh-tokoh Islam lain yang selama era Jokowi sudah lebih dulu berada di lingkaran kekuasaan. Problemnya, apakah YIM tidak percaya (trust) dengan mereka-mereka itu? Atau ingin memerankan peran yang berbeda, yang ia katakan sendiri bahwa ia ingin menjadi seorang advisor pemerintah? Apapun alasannya, pertanyaan saya adalah: peran yang ingin dimainkan YIM itu sifatnya substitutif atau komplementer? Jangan-jangan perannya bisa dilakukan oleh orang/tokoh lain. Menurut saya, semua argumen YIM mentah, setidaknya di mata saya.

Lagipula, jika memang YIM berniat untuk mewarnai Jokowi (dalam konteks menjaga penguasa agar tidak galak kepada umat Islam), seharusnya tidak dilakukan pada waktu sekarang (menjelang Pemilu), melainkan pasca Pemilu setelah kita tahu pasti siapa presidennya. Apakah PBB akan ditolak jika baru mendukung setelah Pemilu selesai? Loh, anda tahu bahwa Golkar, PPP dan PAN itu mendukung Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014. Tapi setelah Jokowi menang, ketiga partai tersebut masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Kalau mau, PBB bisa melakukan langkah serupa. Sekali lagi, jika memang tujuannya mau mewarnai kekuasaan, maka lebih tepat dilakukan Pasca Pemilu.

Lagipula, iya kalau Jokowi terpilih kembali, kalau ternyata yang menang Prabowo? Saya melihat pilihan YIM merapat ke Jokowi berbasis pada asumsi bahwa Jokowi akan kembali menjadi penguasa. Tapi bagaimana jika ternyata Jokowi kalah?

Saya termasuk yang memprediksi bahwa Jokowi akan kalah pada Pilpres 2019. Kita bisa berdebat panjang tentang itu, dan bukan ranahnya tulisan ini untuk membahas tema tersebut secara mendalam, namun kita dapat melihat trend elektabilitas Prabowo-Sandi yang terus menguat dan Jokowi-Ma’ruf yang semakin melemah. Silahkan baca salah satunya survey Median pada tanggal 4-16 November 2018 (https://news.detik.com/berita/4319314/survei-median-jokowi-maruf-47-prabowo-sandi-355) yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokma hanya 47% dan PAS sudah berada di angka 35,5%. Prediksi sekaligus harapan saya, pada saat hari H pemilihan insya Allah akan terjadi crossing.

Jadi menurut saya, alasan YIM mau mewarnai Jokowi dari dalam itu tidaklah masuk akal. Atau saya bisa mengatakan bahwa itu bukan pokok alasan yang sebenarnya. Lagipula jika kita mau jujur, metode mewarnai atau mempengaruhi penguasa itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak selalu dalam bentuk dukungan partai politik, atau menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Mewarnai penguasa itu, dalam teori politik, itu bisa dilakukan oleh kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), civil society yang punya pengaruh, bahkan bisa dilakukan secara pribadi (karena ketokohan). Tidak harus melalui instrumen atau kendaraan partai politik. YIM secara pribadi barangkali punya peluang untuk memberi masukan kepada Jokowi (jika terpilih kembali) tanpa membawa atribut partai (PBB).

Bagi saya, narasi “ingin mewarnai penguasa” yang kerapkali disampaikan oleh YIM kepada publik, termasuk kepada internal PBB, itu hanya artifisial.

4. Alasan untuk menjaga suara PBB agar tidak “bocor”

Alasan ini saya kira berbasis pada beberapa asumsi: 1) Pada pemilu-pemilu sebelumnya, PBB merasa dirugikan dengan banyaknya suara pileg yang hilang entah kemana. 2) KPU menjadi salah satu variabel aktor terpenting dalam menentukan hasil akhir suara partai, sehingga merasa perlu untuk “dijaga”. 3) Penguasa diasumsikan memiliki instrumen kekuasaan yang mampu mengintervensi KPU, sehingga jika kita merapat kepada (dan atau mendukung) penguasa, maka kita bisa memperoleh “garansi” tidak akan terjadi kebocoran suara.

Bagaimana dengan prasangka “pemberian angka sulapan”? Saya tidak mau membahas prasangka ini, karena kita bisa terjatuh pada prejudice. Dan saya kesulitan menganalisanya secara ilmiah. Saya kira kita take out saja prasangka-prasangka seperti angka sulapan, konspirasi Pemilu, serangan hacker, operasi intelijen dan sejenisnya dalam tulisan ini. Meski tema-tema “election abuse” banyak dikaji dalam buku-buku dan jurnal-jurnal politik, tulisan saya ini tidak mau masuk ke arah sana.

Mari kita bahas asumsi-asumsi ini, apakah relevan?

Memang PBB adalah salah satu partai yang paling sering mengajukan gugatan hasil Pemilu. Silahkan baca jejak digitalnya yang masih banyak, misalnya: https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/0135579/PBB.Berteriak.meski.Hanya.Punya.Suara.Kecil dan http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/13/pbb-dan-partai-demokrat-paling-banyak-ajukan-gugatan-pileg-di-mk.

PBB merasa sering dicurangi karena suaranya bocor, terutama suara untuk legislatif pusat (DPR RI) yang tidak sinkron dengan perolehan suara DPRD. YIM sendiri mengatakan bahwa jumlah total anggota DPRD dari PBB secara nasional lebih banyak dari DPRD Hanura, tapi Hanura punya kursi di Senayan sementara PBB tidak masuk Senayan. Tapi apakah fakta itu cukup kuat untuk melegitimasi langkahnya?

Dalam kasus ini, menurut saya begini. Pertama, adanya ketidak-linear-an antara pemilih PBB di tingkat DPRD dengan DPR RI. Sebagai ilustrasi, misalnya DPT yang mencoblos DPRD PBB itu total seluruh Indonesia sebanyak 5 juta, tapi mereka yang mencoblos DPR RI PBB totalnya hanya 2 juta. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin! Bahkan dalam banyak penelitian ilmu politik, ada kecenderungan dari Pemilu ke Pemilu “Party ID” (Identity) semakin melemah.

Dalam bahasa branding, “brand partai” semakin melemah, di waktu yang sama “brand caleg” lebih kuat. Jadi ada kecenderungan pemilih itu mencoblos bukan karena memilih partainya, tapi memilih caleg yang diusung partai tersebut. Secara ilmiah, ini bisa menjelaskan mengapa suara partai di tingkat lokal (DPRD) tidak serta merta linear dengan tingkat nasional (DPR RI).

Apalagi, jika didukung data yang menyebutkan bahwa caleg tingkat DPR RI banyak yang tidak turun ke Dapil, tidak memiliki logistik yang cukup untuk bersinergi dengan caleg daerah, rekrutmen caleg yang kurang selektif sehingga banyak caleg tidak potensial dipasang untuk DPR RI (dari Pemilu ke Pemilu), dan yang paling menjadi concern saya adalah tidak semua caleg daerah berkomitmen untuk linearitas tersebut, apalagi jika caleg pusat tidak memenuhi ekspektasi mereka in term of kontribusi dalam agenda pemenangan.

Lagi pula, saya kira partai yang merasa suaranya “bocor” itu tidak hanya PBB, tapi juga beberapa partai lain. Silahkan dibuka jejak digitalnya partai mana saja yang mengajukan gugatan hasil Pemilu. Well, anggaplah benar bahwa suara PBB di tingkat pusat bocor. Kita ambil contoh hasil Pemilu 2014 suara PBB adalah 1.825.750 (1,46 persen). Kalaupun ada suara yang bocor, berapa? Apakah signifikan? dan apakah suara realnya bisa membuat PBB masuk ke Senayan?

Kalau menurut logika saya, barangkali suara beberapa partai lain pun ada yang bocor, tidak hanya PBB. Saya sih memahaminya lebih pada election management yang belum sepenuhnya mampu menutup 100% terjadinya fraud (kecurangan). Tapi kalaupun ada kecurangan (oleh oknum atau rekayasan kekuatan tertentu), saya meyakini PBB bukan satu-satunya partai yang dirugikan.

Tidak masuk akal jika hanya PBB yang “dibunuh”. Tapi mengapa partai-partai lain bisa lolos ke Senayan, termasuk didalamnya partai-partai (berbasis massa) Islam yang lain? Saya tidak yakin suara PBB ditilep sampai 50% misalnya. Ya kalaupun ada mungkin paling beberapa %, karena memang ada potensi fraud dalam tata kelola Pemilu kita.

Tapi menurut saya harusnya itu jadi bahan evaluasi internal, tidak malah terlalu sibuk menyalahkan pihak lain, hingga akhirnya membuat manuver-manuver yang justru kontraproduktif. Makin nyungsep! YIM justru seharusnya lebih sibuk membenahi persoalan internal ini.

Selain itu, apakah kita bisa percaya sepenuhnya kepada rezim penguasa hari ini bahwa suara PBB pada Pemilu 2019 akan terjaga jika kita mendukung rezim? Saya kira kita bukan anak kemarin sore. Pendapat saya:

Pertama, jika kita mencoba berdiri pada posisi rezim, dihitung dari cost and benefitnya, apa untungnya rezim membantu PBB lolos ke Senayan? Menurut saya bagi rezim tidak ada untungnya kecuali kebutuhan rezim akan endorser dari partai Islam pra-Pemilu (untuk kepentingan jangka pendek Pemilu).

Setelah Pemilu, bisa saja terjadi habis manis sepah dibuang. Mengingat garis ideologi PBB berseberangan dengan partai-partai utama pendukung Jokowi. Kalau YIM secara pribadi, mungkin bisa. Tapi PBB sebagai partai yang didalamnya masih banyak berisi tokoh-tokoh Islam politik ideologis, ceritanya akan lain.

Kedua, kalau anda yakin pada asumsi bahwa rezim penguasa akan membantu perolehan suara PBB hingga 4%, maka logikanya anda juga seharusnya yakin bahwa partai-partai koalisi pendukung Jokma yang jumlahnya 9 itu (PDI-P, PKB, PPP, Golkar, Nasdem, Hanura, Perindo, PSI, PKPI) juga meminta “mahar” yang sama, yakni lolos Senayan, terutama partai-partai gurem dan newbie yang nasibnya sama-sama terancam. Padahal partai-partai itu sudah “berjuang” bersama Jokowi sejak awal.

Apa iya PBB akan diperlakukan sama seperti partai-partai itu? Sementara kita tahu, bahwa suara dalam Pileg itu ZERO SUM GAME, artinya total suara sah itu harus berjumlah 100%. Maknanya adalah semua partai saling berkompetisi memperebutkan 100% kue itu.

Seandainya 9 partai pendukung Jokowi semuanya sudah digaransi masuk Senayan, itu artinya PBB jika mau masuk ke Senayan harus mengambil potensi suara dari partai lawan (Koalisi PAS), tidak mungkin akan dikasih dari potensi suara partai koalisi Jokma.

Ketiga, saya tidak yakin dengan probabilitas bahwa jika PBB berhasil menutup kebocoran suara dengan “garansi” yang diberikan oleh rezim penguasa akan membuat PBB “selamat” ke Senayan. Ibarat bejana bocor, penguasa hanya berjasa memberi plester/lakban tapi ikhtiar mencari suara sampai 4% tetap dilakukan sendiri oleh caleg-caleg PBB.

Jika begitu, PBB benar-benar rugi, karena kompensasinya tidak sepadan dengan resiko yang menimpa PBB. Seandainya pun bejana suara PBB tidak bocor, kemungkinan besar yang terjadi adalah bejana tersebut batal diisi air. Puluhan bahkan ratusan gelas-gelas yang sebetulnya sudah siap menaruh airnya ke bejana PBB, sebagian dari mereka meng-cancel-nya karena kecewa dan marah. Ini konyol. Sudah capek-capek nutup bejana, tapi hanya sedikit air yang masuk. Ujungnya gagal maning gagal maning.

Kecuali kalau PBB dijanjikan “suara sulapan”, atau “suara siluman”, atau “suara tuyul”, mungkin itu secara “ekonomis” (cost and benefit) sepadan dengan resiko dan pengorbanan yang sudah dilakukan, tapi saya masih meyakini bahwa YIM dkk tidak akan mengorbankan kredibilitasnya untuk “request” permintaan semacam itu. Saya masih husnudzan. Namun dengan begitu, lalu apa kompensasi yang sepadan dengan pengobanan mempertaruhkan reputasi PBB hari ini? Kalau Cuma dapat plester/lakban yang digaransi menutup kebocoran, itu sih konyol.

Well, hari semakin malam. Sebetulnya saya ingin lanjut menulis. Tapi besok saya ada agenda lain yang tidak kalah penting. Jadi maaf, bersambung lagi ya.

Lagipula, banyak teman mengeluh tulisan saya terlalu panjang. Padahal, ini masih bersambung lho! Rencana ada 3 bagian, tapi ada kemungkinan tambah lagi.

[Oleh : Ikhsan Kurnia, berprofesi sebagai Penulis, Konsultan, Aktivis Nasional, Mahasiswa Pascasarjana, dan Caleg PBB. Tulisan ini adalah sikap pribadi saya sebagai Caleg PBB]