Hilangnya Sense Of Crisis, Konsekuensi Logis dari Salah Pilih Menteri

Opiniindonesia.com – Begitu presiden terpilih pada tahun 2019, kriteria menteri diributkan banyak pihak. Tak kurang Presiden Joko Widodo menetapkan kriteria menteri calon pembantunya yakni mampu mengeksekusi, berintegritas, menguasai teknologi, dan memiliki kemampuan manajerial. Tapi kriteria tinggal kriteria, walaupun memiliki kekuasaan prerogatif, Presiden harus menyerah dengan realitas politik.

Bahkan sempat terlontar menteri-menterinya mayoritas akan diisi oleh kaum muda. Rupanya akhirnya terbukti bahwa kriteria itu hanya wacana belaka. Pada kenyataannya Presiden cenderung tidak menginginkan menterinya adalah orang yang lebih berpengalaman, memiliki masalah dengan masa lalu, dan sulit diajak mendukung gagasan-gagasannya yang spektakuler.

Hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet justru jadi ajang permainan parpol untuk minta jatah menteri sesuai dukungan yang diberikan kepada presiden. Karena itu domain memilih menteri justru di tangan parpol, sedangkan presiden hanya memiliki hak memilih beberapa menteri saja. Orang hanya menebak-nebak bagaimana proses pemilihan menteri berlangsung dan pospos mana yang diincar oleh parpol.

Diperkirakan dalam proses tersebut, kriteria menteri menjadi ambyar. Banyak menteri yang dicalonkan tetapi asal-usulnya ( social originnya ) nggak jelas. Masyarakat menilai memang proses yang berlangsung berbau kompromi, transaksi, dan like & dislike belaka.

Pembagian kekuasaan atau power sharing yang biasa dilakukan setelah menang dalam pilpres/pemilu menjadi soal yang rumit. Sementara presiden masih rikuh untuk menempatkan orang-orang yang terbaik dan berjasa dalam kabinetnya, parpol dan para oligark terus mengancam dan lakukan manuver di belakang layar. Dalam posisi politik yang lemah, Presiden berharap akan lakukan reshuffle jika ternyata menteri-menteri tidak punya kapabilitas. Akibatnya presiden terpaksa semua calon menteri yang diusulkan diakomodir.

Itulah kronologi Kabinet Indonesia Maju yang terbentuk di luar pakem yang direncanakan. Kriteria menteri yang ditetapkan oleh presiden berbeda dengan kriteria tradisi penetapan anggota kabinet di negara lain dengan menihilkan faktor usia dan pengalaman. Dalam kriteria menteri biasanya yang ditetapkan adalah usia minimal dan berpengalaman di bidangnya.

Misalnya usia minimal seorang menteri adalah 45 tahun, sedangkan batas usia maksimal tidak ditetapkan. Hal ini berangkat dari asumsi semakin tinggi usia makin banyak pengalaman, sedangkan kemampuan fisik dan psikisnya akan ditentukan oleh tes kesehatan. Di Indonesia mungkin karena kekhawatiran orang berpengalaman cenderung sulit diatur dan menggurui, maka mereka dicegah masuk kabinet.

Akhirnya pepatah mengatakan “mendapat pete tidak, jengkol pun tidak, yang didapat adalah lamtoro”. Ini sangat berbeda dengan bagaimana menteri dipilih pada masa Suharto. Suharto memiliki power yang berlimpah dan merasa sanggup mengendalikan para menterinya sekalipun memiliki pengalaman dan intelektual lebih tinggi darinya.

Karena itu desakan reshuffle (perombakan) kabinet kembali ditiupkan sejumlah kalangan. Pasalnya, masih ada menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini kinerjanya memble, tidak gesit, dan tidak cerdas. Selain itu juga sering terjadi silang pendapat antar menteri, mereka terasa tidak sigap dan cerdas menyikapi permasalahan yang nyata.

Tuntutan reshufle sejatinya bukan dari PSI, tetapi di tengah-tengah masyarakat memang sebelumnya sudah muncul tuntutan seperti itu. Sebelum muncul pandemi Covid 19 kinerja kabinet sudah tenggelam. Selain itu sering terjadi silang pendapat antar menteri, mereka terasa tidak sigap dan cerdas menyikapi permasalahan yang nyata.

Dari survey yang dilakukan IPO, lanjut 42 persen responden menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma’ruf. Padahal waktu itu kabinet belum mencapai 100 hari. Tentu ada yang salah tentang kapabilitas figur menteri yang dipasang oleh Presiden Jokowi.

Mengapa demikian? Karena pembentukan kabinet merupakan buah dari kompromi-kompromi politik. Selain itu pendekatan khas presiden Jokowi yaitu “out of the box”, telah memunculkan menteri-menteri yang kebijakannya dipandang nyleneh oleh masyarakat.

Kabinet yang melempem juga cermin dari kabinet dagang sapi. Seorang menteri dipilih sejauh mereka diterima oleh kalangan yang selama ini memberi dukungan politik kepada presiden. Artinya seorang menteri harus siap bermain dan berada di lingkungan yang penuh kongkalikong ( hengky-pengky ).

Banyaknya praktek-praktek diskresi dan permisifisme dalam kebijakan adalah akibat beratnya tantangan yang menuntut seorang menteri tidak harus cerdas melainkan harus berasal dari spesies yang sama. Yakni dengan orang-orang pragmatis yang siap menggadaikan idealisme dan ilmunya. Karena itu masyarakat akan selalu dibuat kecewa dan merasa dibohongi oleh kebijakannya.

Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang menteri yang hanya berniat bisnis dalam pemerintahan. Di sini tidak ada pengabdian, karena mereka hanya ingin jawaban dari pertanyaannya “saya dapat apa?” Mengapa kondisi seperti ini harus ditempuh oleh Presiden Jokowi? Inilah psikologi dari presiden periode kedua yang tidak menganggap penting kucing itu berwarna hitam atau putih, asalkan dapat menangkap tikus.

Kinerja Kabinet Indonesia Maju yang terancam oleh reshuffle, karena Presiden ternyata juga tidak puas, semakin tersungkur setelah datangnya pandemi Covid 19. Pastilah para menteri itu tidak berkutik, karena kini determinan utama dalam kebijakan makro adalah ekonomi bukan sektor. Para menteri akan kelimpungan dengan adanya pemotongan anggaran besar-besaran dengan kedok refocusing.

Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kabinet atau seorang menteri yang kriterianya berbeda sama sekali. Di tengah situasi ekonomi yang hancur lebur dibutuhkan kriteria menteri yang siap berjibaku dan mampu bervivere pericoloso. Bukan menteri yang berada di belakang meja yang siap meningkatkan dayaserap APBN.

Oleh karena itu kalau tidak ada reshuffle kita hanya bisa menonton pemerintah ini menjadi bahan ketawaan anakcucu. Pemerintahan yang sangat lemah, tetapi terus melakukan ritual agar bau kemenyannya tetap tercium harum. Kita disuruh menunggu menyaksikan satu ritual ke ritual lainny.

Oleh : S Indro Tjahyono, Pengamat Sosial