Penyelamat Pertumbuhan Ekonomi yang Harus Diamankan

EKONOMI Indonesia triwulan III-2019 dibanding triwulan III-2018 (y-o-y) tumbuh sebesar 5,02%. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih memberi kontribusi terbesar, sebanyak 0,86%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga juga masih yang terbesar, sebanyak 2,69%. Namun, sumbangan keduanya dapat merosot pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi dihitung BPS dengan membandingkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam wilayah Indonesia selama kurun waktu tertentu, triwulan ataupun tahun. PDB harga konstan merupakan nilai dengan memperhitungkan kenaikan harga yang dihadapi produsen dalam rangka berproduksi.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (y-o-y) sebesar 5,02% dihitung dari kenaikan nilai PDB harga konstannya (Rp2.818,9 triliun) dibandingkan dengan Triwulan III-2018 (Rp2.684,2 triliun). Sedangkan pertumbuhan kumulatif (c-to-c), yang merupakan perbandingan nilai kumulatif dari Januari hingga September, tercatat 5,04%.

Selama setahun kumulatif nanti diprakirakan hanya tumbuh sebesar 5,0%. Itu pun berisiko lebih rendah, hingga di kisaran 4,9%. Indikasinya antara lain dari fakta bahwa pertumbuhan III-2019 secara tahunan dan secara kumulatif merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era pemerintahan Jokowi I rata-rata sebesar 5,03%. Lebih rendah dari era SBY-JK sebesat 5,64%, dan era SBY-Boediono yang mencapai 5,80%.

Pada kurun 1968-1997 (era Pemerintahan Soeharto) rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,77%. Saat terjadi krisis moneter tahun 1998, pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau minus 13,13% pada tahun 1998, dan hanya 0,79% pada tahun 1999. Berangsur meningkat mulai tahun 2000 hingga tahun 2004, dengan rata-rata 4,57% per tahun.

Dilihat secara sektoral, sektor industri pengolahan masih memberi kontribusi yang terbesar, mencapai 0,86% dalam pertumbuhan Triwulan III-2019. Diprakirakan selama setahun nanti, kontribusinya sekitar 0,85% dari total pertumbuhan yang 5,0%. Kontribusinya cenderung menurun perlahan, sejak tahun 2012 yang masih mencapai 1,24%.

Hal itu seiring dengan laju pertumbuhan sektor industri yang selalu di bawah pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012. Dengan prakiraan tumbuh 3,86% pada tahun 2019, maka rata-ratanya selama era era Jokowi I adalah sebesar 4,20%. Lebih rendah dari era SBY II yang mencapai 5,13%. Dan jauh lebih rendah lagi dibanding era 1969-1996 yang tumbuh mencapai dua digit.

Perlambatan laju pertumbuhan industri ini merupakan salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Sektor yang selama ini menyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi, saat ini justru perlu diamankan. Perlu langkah dan kebijakan jangka pendek yang dapat menahan laju perlambatannya. Dan dalam jangka menengah, perlu rencana strategis industrialisasi yang baik dan dijalankan secara konsisten.

Sementara itu, komponen konsumsi rumah tangga memberi kontribusi sebesar 2,69% dalam pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (y-on-y). Meski masih yang terbesar, kecenderungannya juga perlahan menurun. Prakiraan kontribusi selama tahun 2019 adalah sebesar 2,70%.

Pada tahun 2020, komponen konsumsi rumah tangga ini terancam akan memberi kontribusi yang lebih rendah lagi. Daya beli perlahan tergerus seiring dengan pelemahan ekonomi. Saat bersamaan, terjadi kenaikan dari harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah, seperti: BPJS, gas elpiji, cukai rokok, bea materai dan lain-lain.

Risiko menurunya kontribusi konsumsi rumah tangga juga berasal dari kebijakan fiskal APBN 2020, yang belum disusun untuk melakukan langkah ekstra dalam mengamankan daya beli masyarakat. Belanja menurut fungsi yang memperoleh kenaikan alokasi tertinggi dibanding tahun sebelumnya adalah fungsi Pertahanan serta fungsi Ketertiban dan Keamanan. Melampaui kenaikan fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial.

Tambahan masalah terkait juga berasal dari fakta realisasi APBN 2019 hingga akhir September. Realisasi Dana Desa hingga akhir September 2019 baru 62,9% dari pagu APBN. Lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 34,2% dari pagu. Realisasi Belanja Modal juga baru mencapai % dari pagu. Semua ini berdampak pada dinamika perekonomian daerah, yang pada gilirannya pada daya beli masyarakat.

Jika Pemerintah mau mengakui bahwa ancaman resesi tahun 2020 telah makin nyata, maka salah satu langkah mitigasi adalah “menambah darah” perekonomian melalui kebijakan fiskalnya. Tidak cukup sekadar penjelasan bahwa APBN telah bersifat ekspansif dengan memelihara defisit yang cukup lebar. Diperlukan kebijakan ekspansif yang lebih dari biasanya.

Tentu tiap kebijakan akan memiliki kelemahan. Dengan fiskal yang makin ekspansif dalam rangka mitigasi resesi, maka defisit kemungkinan makin lebar. Utang Pemerintah pun akan meningkat. Hal itu masih bisa diterima jika secara jelas menunjukkan strategi yang konsisten dan transmisi langsung bagi peningkatan daya beli masyarakat kebanyakan.

Diperlukan harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang berperan “menambah likuiditas” perekonomian. Tentu asas kehati-hatian tetap perlu diperlihara, namun tak perlu sekaku biasanya.

Sekali lagi, langkah awalnya adalah pengakuan yang tegas bahwa ada ancaman resesi, sehingga perlu langkah-langkah mitigasi. Dan dalam konteks itu, mengamankan komponen konsumsi rumah tangga yang selama ini menyelamatkan pertumbuhan ekonomi merupakan keniscayaan.

[Oleh: Awalil Rizky. Penulis adalah Chief Economist Institut Harkat Negeri]