Semoga Sumbar Jadi Provinsi yang Dukung Negara Pancasila

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 5 September 2020 - 21:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Opiniindonesia.com – “Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang mendukung Negara Pancasila” kata Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi PDIP pada pasangan Cagub Mulyadi dan Ali Mukhni. Sontak ucapan ini menimbulkan reaksi banyak pihak. Dinilai menyinggung warga Sumbar dan merugikan pasangan PDIP sendiri.

Menyinggung karena menganggap Sumatera Barat sebagai Provinsi yang tak setia atau tak mendukung Negara Pancasila. Padahal tokoh tokoh Sumatera Barat banyak yang menjadi loyalis, pejuang, bahkan perumus Pancasila. Mohammad Hatta adalah Proklamator Negara Pancasila.

Merugikan pasangan PDIP, karena menjadi beban berat bagi pasangan itu. Bakal dimusuhi oleh banyak warga Sumatera Barat yang merasa dilecehkan oleh anak Ketum PDIP tersebut.

Bukan mustahil bisa muncul “negative campaign” jangan pilih pasangan PDIP. Puan bukan saja tidak taktis tapi lucu, atau mungkin lugu. Belum matang meski sudah menjadi Ketua DPR-RI. Atau karbitan.

Ada persoalan serius yang mengganjal atau perlu klarifikasi. Pancasila yang mana yang dimaksud oleh Puan. Sebab bila Pancasila yang kini diakui yaitu rumusan 18 Agustus 1945 warga Sumatera Barat tentu tidak diragukan loyalitasnya. Seperti uraian di atas, pendiri negara itu banyak dari kalangan tokoh Sumatera Barat.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru