OPINI INDONESIA – Bagai hukum alam, pada pemerintahan sebaik apa pun, selalu saja muncul ketidakpuasan di kalangan sebagian rakyatnya. Rakyat yang tidak puas lazim melontarkan retorika (bahasa) perlawanan. Bahasa perlawanan masyarakat Indonesia kepada penguasa dari rezim ke rezim, misalnya, menunjukkan siklus yang dinamis.
Terhadap kekuasaan rezim Orde Lama Soekarno (1945-1965) massa memproduksi retorika perlawanan terbuka terus terang. Zaman rezim Orde Baru Suharto (1966-1998), yang otoriter diktatorial, retorika perlawanan massa, yang tertekan dan ketakutan, hanya bisa dilakukan secara terselubung di bawah permukaan.
Sejak Orde Reformasi (1999 s.d. sekarang), massa memproduksi retorika perlawanan yang kelewat bebas, caci maki vulgar-sarkastik, sarat hujat-menghujat, fitnah, hoax, dan ujaran kebencian.
Menjelang dan sesudah Orde Baru tumbang, 21 Mei 1998, unjuk rasa marak di mana-mana. Yel, teriakan, tuntutan berwajah hujatan deras mengalir. Kalimat-kalimat tulis-lisan baru macam “Adili Suharto! “, “Seret Suharto dan kroni-kroninya!”,
“Bersihkan kabinet reformasi dari sisa-sisa Orde Baru!”, dan tuntutan-tuntutan seram lainnya, terus-menerus diproduksi dan direproduksi oleh demonstran dan menjadi konsumsi sehari-hari setiap kuping orang Indonesia.
Bahkan, media massa pun mengemas dan mem-blow-up hal ini secara besar-besaran ke dalam bentuk berita, gambar, foto, debat publik terbuka, laporan langsung, dll.
Di masa Orde Baru, tuntutan-tuntutan tersebut tak terbayangkan dapat muncul ke permukaan. Seluruh elemen kekuatan bangsa ini tercengkeram ketakutan luar biasa ketika harus berhadapan dengan personifikasi kekuasaan negara Orde Baru yang birokratis militeristik: keluarga besar Cendana, ABRI (sekarang TNI), Golkar.
