Apabila aspirasi rakyat berkali-kali menyuarakan penolakan UU Omnibus Law Ciptaker namun pemerintah memaksakan untuk terus menjalankan UU ini, artinya pemerintah berupaya mengabaikan partisipasi publik.
Menjauhkan diri dari partisipasi publik menjadikan pemerintah mengambil ciri rezim yang anti demokrasi.
Oleh: Afidatun Nahdiah, Mahasiswa Mata Kuliah Perbandingan Politik Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia.
