Opiniindonesia.com – Negeri ini seakan tidak ada kedamaian dan ketentraman, karena upaya-upaya untuk “mengkriminalisasi” tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kontroversial serta “kritis” terhadap penguasa dilakukan terus.
Berbagai kasus dan peristiwa terus digulirkan seakan tiada henti untuk memuaskan “dendam kesumat” serta membungkan mereka yang beseberangan dengan kepentingan politik penguasa.
Contoh kasus adalah rencana pemanggilan hukum terhadap Gubernur Anies Bawesdan terkait kedatangan Habib Rizieq Syihab serta acara pernikahan Najwa Syihab putri Habib Rizieq Syihab, dengan alasan melanggar protoko kesehatan sesuai Pasal 93 jo Pasal 9 UU RI No.6 Tahun 2018.
Perangkat hukum perundang-undangan ini dipakai sebagai alasan untuk menjustifikasi pelanggaran hukum Gubernur Anies Bawesdan dan Habib Rizieq Syihab.
Pertanyaannya adalah :
- Apakah kedua orang tersebut diatas dalam hal ini Gubernur Anies Bawesdan dan Habib Rizieq Syihab yang menyuruh massa/ummat/simpatisan datang berkumpul berkerumun ? dan apakah betul telah melanggar hukum berdasarkan Pasal 93 jo Pasal 9 UU RI No.2018 ?
- Kenapa tidak massa/ummat/simpatisan yang datang dengan jumlah ribuan orang bahkan ratusan ribu orang bahkan mungkin jutaan orang yang diperiksa tentang dugaan pelanggaran hukum sesuai Pasal 93 jo Pasal 9 UU RI Nomor 16 Tahun 2018 ?
- Bagaimana dengan oknum-oknum calon walikota maupun calon bupati yang pernah melakukan hal yang sama yaitu kampanye terbuka dengan melibatkan kerumunan massa yang banyak ?
Bahwa menurut azas hukum pidana, pertanggung jawaban pidana adalah pada orang yang melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana atau menyuruh melakukan tindak pidana
Adapun Gubernur DKI Anies Bawesdan dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai Gubernur atau pejabat publik tentunya sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan himbauan-himbauan terhadap rakyat semesta di wilayah kerjanya dan wilayah hukumnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
