OPINI INDONESIA – Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja usai disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, hingga kini masih menuai penolakan. Pemerintah mengklaim UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat dibutuhkan demi efektivitas investasi.
Pasalnya ada begitu banyak regulasi perizinan usaha yang tidak efesien dan tumpang tindih.
Tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, undang-undang ini juga memberi kemudahan bagi UMKM dan Koperasi.
Namun demikian undang-undang ini juga mendapatkan banyak penolakan dan protes dari berbagai kalangan, salah satunya dari kelompok buruh terutama pada klaster tenaga kerja.
Undang-undang ini dinilai akan menciptakan ketidakjelasan nasib buruh. Ketidakjelasan ini menyangkut soal upah minimum yang bersyarat, jam kerja yang eksploitatif, hilangnya hak cuti, dimungkinkannya outsourcing seumur hidup, dan hilangnya kejelasan perhitungan jaminan sosial.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, aktivis dari berbagai organisasi dan masyarakat sipil meledak paling tidak di 18 kota.
Demonstrasi terus berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Aksi tersebut berujung ricuh. Massa bentrok dengan polisi.
