Habibie, N250 Gatotkaca, dan Akhir Tragis Perjalanan Dirgantara Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 30 Agustus 2020 - 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Bersama dengan CEKOP (Industru pesawat terbang Polandia) keduanya bekerjasama dalam membangun gedung untuk fasilitas manufaktur pesawat terbang, pelatihan SDM, dan memproduksi PZL-104 Wilge dibawah lisensi Gelatik.

Tidak cukup sampai di sini. Empat tahun kemudian, tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pendirian KOPERLAPIP (Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang) dan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari. Setahun kemudian, kedua lembaga ini digabung menjadi LIPNUR atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio.

Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan dilanjutkan oleh kepempinan Presiden Soeharto, perhatian pemerintah Indonesia terhadap Industri Dirgantara nasional tidaklah kendur, meskipun kedua pemimpin/agenda pemerintahan itu dikenal bertolak belakang dan tokoh-tokohnya terlibat banyak perseteruan politik.

Bila Presiden Soekarno mengirim Nurtanio dan teman-temannya ke Manila untuk mempelajari industri Dirgantara, maka Presiden Soeharto memanggil pulang BJ Habibie ke Indonesia untuk membangun industri Dirgantara nasional. BJ. Habibie waktu itu dikenal sebagai pakar pesawat cemerlang yang sangat disegani di Jerman.

Namun karena panggilan untuk mengabdi di negeri sendiri, BJ Habibie melepaskan segala privillege yang dia dapatkan di Jerman. Atas dukungan penuh Presiden Soeharto, BJ Habibie merombak LIPNUR menjadi IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru