Melawan Rencana Initial Public Offering (IPO) Anak Usaha Pertamina (2)

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 22 Juli 2020 - 14:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri BUMN Erick Thohir (Foto : Instagram @erickthohir_)

Menteri BUMN Erick Thohir (Foto : Instagram @erickthohir_)

Untuk memperoleh nilai tertinggi, penjualan saham non-core harus ditunda setelah pandemi korona. Kecuali penjualan tersebut ditumpangi para pemburu rente yang memanfaatkan pendemi melalui kolaborasi dengan pengambil keputusan untuk meraih untung besar. Di sini kampanye governance yang diusung Erick akan butuh pembuktian!

Dalam road map tersebut juga tercantum rencana divestasi Saka Energi dan sejumlah anak usaha di lingkungan PHE. Dalam kondisi harga minyak dunia rendah, maka rencana divestasi Saka seharusnya ditunda.

Begitu pula dengan rencana divestasi anak usaha di PHE, termasuk share-down saham Blok Mahakam dan Rokan. Khusus divestasi Blok Rokan, beban signature bonus sekitar Rp 11,5 triliun harus diperhitungkan.

Prinsipnya, karena telah dikuasai Pertamina 100% dan merupakan bagian dari core business, maka share-down Blok Mahakam dan Blok Rokan menjadi tidak relevan.

Divestasi kedua blok akan bermasalah jika tetap diakukan dengan mengacu harga minyak rendah, dan terjadi tanpa transparasi pula. Moral hazard dalam divestasi saham pada kedua blok sangat potensial terjadi, karena proses berlangsung tanpa tender.

Di sisi lain, prosedur baku proses divestasi belum tersedia dan pengawasan lembaga lain tidak optimal. Sehingga, potensi kerugian negara/Pertamina dari divestasi atau share-down kedua blok akan sangat besar.

Oleh sebab itu, IRESS mengajak publik dan menuntut DPR untuk mengawasi secara seksama rencana divestasi kedua blok migas dan juga keseluruhan aksi-aksi korporasi yang akan dijalankan Pertamina dan Kementrian BUMN sesuai road map.

Rencana IPO dan seluruh rencana aksi korporasi dapat saja sarat kepentingan kapitalis-liberal, perburuan rente dan oligarki penguasa-pengusaha.

Rakyat butuh bukti dari Erick Thohir bahwa Pertamina adalah korporasi milik negara yang perlu dikelola secara konstitusional, sesuai prinsip GCG dan bebas moral hazard.

Rakyat tidak lagi butuh retorika hipokrit pembrantasan mafia minyak atau pengangkatan Komisaris Utama cacat hukum. Selain itu kita menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan telah menjadikan Pertamina sebagai sapi perah.

Oleh : Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS).

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru