Tidak Adanya Liputan Media dalam @ 212, Berakibat Fatal bagi Jokowi

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 6 Desember 2018 - 09:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACARA REUNI Akbar Alumni 212 yang diadakan di Tugu Monas 2018 adalah Momentum luar biasa bagi umat islam indonesia. Bahkan mengundang decak kagum negara-negara di di dunia.

Bagaimana tidak, dengan hadirnya umat islam berkumpul di Monas membuktikan pada dunia betapa hebatnya Indonesia dalam menjaga kedamaian, tanpa terjadi hal hal yang tidak diinginkan selama reuni berlangsung.

https://opiniindonesia.com/2018/12/05/runtuhnya-pilar-demokrasi-ketika-pers-terkooptasi-kepentingan-politik/

Bahkan sangat menginspirasi karena setelah reuni selesai, lokasi penghelatan akbar tidak terlihat ada sampah-sampah berserakan, dimana petugas pembersihan justru tidak perlu bekerja ekstra.

Media international juga menyoroti peristiwa reuni alumni 212 dengan rasa salut kerena mampu mengumpulkan umat islam dari berbagai penjuru indonesia dengan jumlah yang besar.

Reuni Akbar 212 ternyata juga di laksanakan di London secara bersamaan

Media London ternyata mengabarkan bahwa Reuni Akbar yang terjadi di indonesia tanggal 2.12.2018 di tugu Monas, juga diadakan secara bersamaan di Osmani Centre, London, Sabtu (2/12/2018) waktu setempat.

Melalui Video call Neno Warisman memberikan gambaran tentang kegiatan yang sedang terjadi di Monas dengan Panitia 212 London.

Acara Reuni sendiri dihadiri warga Indonesia yang berdatangan dari berbagai penjuru Inggris, ada yang tinggal jalan kaki hingga di Midhurst-West Sussex, sekitar 60 mil dari London.

Acara dibuka dengan nyanyian nasyid dan rebana dari Pengajian Annisa London pimpinan Ibu Fadhilah, kemudian diisi dengan ceramah oleh Abdul Basith melalui video call yang mengingatkan latar belakang Aksi Bela Islam yang terjadi pada 2 Desember tahun 2016.

Acara kemudian dilanjutkan dengan bincang-bincang dengan Mbak Hanum Rais melalui video call yang menceritakan pengalaman dan suka duka dalam berhijrah.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Rezim Jokowi dinilai menutup siaran televisi Indonesia dalam acara reuni 212

Ada hal yang patut kita sesalkan dalam penghelatan reuni akbar 212 di Monas 2018. Di saat Acara mulai berlangsung media TV Indonesia menutup siarannya, dan hanya TVONE yang tetap berani menayangkan acara tersebut.

Sementara itu Penyedia layanan streaming video YouTube memblokir siaran langsung reuni 212 . Streaming berjudul Reuni Akbar Mujahid & Mujahidah 212 – 2 Desember 2018.

Dalam tampilan layar hanya muncul keterangan, “Stream unavailable. Stream suspend for policy violations.” Saat diblokir, video tengah menayangkan pidato Rizieq Shihab. pukul 09.50 WIB, blokir dibuka kembali.

Rezim Jokowi Iri dan Dengki

Banyak yang menganggap tindakan yang dilakukan rezim Jokowi adalah bentuk ketidaksukaan pada umat muslim yang berkumpul di Monas.

Jika hal itu benar, saya mengangggap bahwa tindakan seperti ini telah melukai perasaan rakyat dan merupakan bentuk intimidasi dan diskriminasi nasional pada umat muslim Indonesia.

Barangkali para penasehat Jokowi berharap dengan ditutupnya tayangan televisi dan streaming media youtube Rakyat tidak terpengaruh dengan Reuni Akbar 212 yang mayoritasnya adalah pendukung calon presiden Prabowo-Sandi.

Mungkin rezim Jokowi khawatir jika rakyat memilih Prabowo-Sandi karena Efek Reuni Akbar 212 akan dicerminkan dalam PILPRES 2019.

Jika sudah seperti ini, menurut saya, justru rezim Jokowi sedang melakukan politisasi, padahal acara reuni akbar sama sekali tidak disertai kampanye Prabowo Sandi.

Sadar atau tidak sadar menurut saya, justru rezim Jokowi sedang memamerkan citra buruk pemerintahannya pada rakyat.

Rakyat malah bisa menilai bahwa rezim Jokowi dengan tudingan yang tidak baik, seperti otoriter, diskriminasi pada hak-hak rakyat di mana sebagian rakyat dianggap sebagai musuh pemerintah.

Kalau sudah begini, saya lebih percaya bahwa tindakan rezim Jokowi menjelang pemilu 2019, justru membuat rakyat makin sadar untuk tidak memilih Jokowi untuk kedua kalinya sebagai presiden.

2019 seperti jalan mulus bagi Prabowo untuk menggantikan rezim Jokowi yang gara-gara ini bisa dianggap seperti rezim diktator, kontroversial, nyeleneh, pembohong, diskriminatif, otoriter dan kriminalisasi.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

[Oleh : Von Edison Alouisci. Penulis bisa dihubungi via Wa/IMO : 081273311201]

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru