Opiniindonesia.com – Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari Dirut/Direktur yang maskapai penerbangan PT (Persero) Garuda Indonesia kepada publik terkait barang mewah ilegal berupa moge Harley dan sepeda brompton yang dibawanya.

Padahal sejumlah tokoh kunci dari pihak pemerintah sudah berkomentar. Mulai dari Dirjen Bea Cukai, Dirjen Hubdar, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

Ada apa ini? Pasti karena situasinya sulit, mereka butuh waktu untuk menyusun argumentasi. Apalagi, media menyebutkan, barang mewah itu datang bersama dengan rombongan bos Garuda yang menumpang pesawat baru Garuda, A330-900 Neo, yang terbang dari Perancis.

Korporasi Garuda, dan bosnya sekaligus, masuk dalam perangkap situasi krisis terpadu, yang mestinya ditangani oleh Tim Manajemen Krisis yang sepatutnya dipimpin oleh bosnya langsung.

Tim Manajemen Krisis seharusnya cepat tanggap dan mengambilo keputusan segera (dalam hitungan jam), karena melibatkan beberapa kementerian sekaligus. Jadi tidak boleh salah jalan, lamban atau terlambat

Strategi Komunikasi Krisis

Situasi krisis yang tidak terduga seperti ini memang menyulitkan pihak Garuda dan tim komunikasi yang terlibat dalam manajemen krisis, karena hal ini menyangkut persoalan nasib posisi bos di BUMN tersebut.

Artinya ada 3 pilihan prioritas strategi komunikasi krisis pemulihan citra (image restoration) atau pemulihan reputasi yang harus dilakukan paling prioritas.

Pertama, apakah pemulihan citra koporasi duluan. Kedua, pemulihan citra bos Garuda duluan. Ketiga, pemulihan citra keduanya berjalan paralel, yang jelas-jelas sulit dijalankan.

Rupanya Garuda memilih pemulihan citra bosnya terlebih dahulu. Vice President Garuda, M Ikhsan Rosan menjelaskan semua barang yang dibawa di dalam pesawat telah dilaporkan kepada petugas kepabeanan, termasuk bawaan (bagasi) karyawan onboard Garuda.

Dalam ilmu komunikasi, yaitu image restoration theory, apa yang disampaikan Garuda mengunakan strategi ganda. Pertama, strategi Simple Denial yaitu melakukan penyangkalan terhadap temuan Dirjen Bea Cukai. Kedua, strategi Shifting The Blame, mengunakan korban karyawan onboard, maksudnya tentu untuk melindungi bos.

Namun strategi restorasi citra untuk menjaga kepentingan bos BUMN tidak mempan, dan tidak cukup kuat. Strategi pemulihan restorasi yang diambil Garuda bertentangan dengan temuan, data, wawancara dan fakta yang diperoleh Dirjen Bea Cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengatakan, anak buah bos Garuda sempat pasang badan mengaku sebagai pemesan onderdil Harley Davidson ilegal. Kedok terbongkar usai kajian menyeluruh dilakukan oleh Kemenkeu.

Kurang Tanggap

Dalam pandangan saya, Tim Manajemen Krisis Garuda kurang tanggap atau malahan tidak bisa membaca sinyal-sinyal komunikasi yang diluncurkan pihak pemerintah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan agar direksi Garuda memiliki jiwa layaknya samurai. Seorang pemimpin harus punya posisi yang jelas. Tidak bisa, mengorbankan orang lain.

“Itu juga bagian dari leadership. Kemarin saya sudah saran, sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri, jika sudah merasa salah,” lanjut dia” ujar Erick.

Apa yang dimaksudkan Erick sudah terang benderang dan sangat jelas. Malahan dia memberikan solusi bagi Bos Garuda untuk bisa landing dengan terhormat.

Menurut Teori Pemulihan Citra, apa yang diusulkan Erick adalah strategi Mortification. Strategi ini menjadi alternatif paling akhir yang disebut oleh Prof. William Benoit dalam teori komunkasinya.

Strategi ini dinilai sangat elegan, karena mengakui kesalahan, dan dengan jelas meminta pengampunan atas kesalahan tindakan yang sudah dilakukan, dan menerima konsekuensi atas kesalahannya.

Sayang sekali, langkah ini tidak diambil oleh Bos Garuda. Bisa jadi terlambat mengambil keputusan, dan belum sempat diumumkan kepada publik. Sampai akhirnya Menteri BUMN kemudian mengambil tegas memecat bos BUMN.

Restorasi Citra

Nasi sudah menjadi bubur. Bos Garuda sudah pasti akan diganti, bukan tidak mungkin pergantian bos diikuti oleh direksi yang lainnya sehingga momentum ini bisa menjadi titik balik bagi Garuda untuk memulihkan reputasinya.

Bos baru Garuda nanti akan memimpin Tim Manajemen Krisis yang akan menerapkan segala strategi untuk memulihkan citra, merestorasi reputasinya.

Mestinya dengan menerapkan good corporate governance (tata kelola usaha yang baik) sebagai BUMN secara ketat, dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik (full disclosure) sebagai perusahaan publik, secara tertib saja dampaknya akan positif.

Belum lagi pengawasan yang dilakukan oleh tiga kementerian, yaitu Kemenkeu, Kemenhub, dan Kemen BUMN, mestinya Garuda dan bosnya sulit untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Saran saya, lakukan kewajiban keterbukaan informasi publik secara teratur melaui event Public Expose. Undang audience dari berbagai pihak, mulai dari wartawan hingga opinion leader.

Tentu harus ada konten yang positif yang akan dishare kepada publik dalam setiap event Public Expose, silahkan saja dipikirkan oleh Tim Manajemen Krisis, Tim Komunikasi, maupun Tim Pemulihan Citra Garuda.

Yang jelas, kecepatan pengambilan keputusan untuk pemulihan citra yang tepat dan efektif sangat menentukan bagi Garuda untuk melewati krisis dengan cepat atau lambat. Kita lihat saja.

Oleh : Budi Purnomo S.IKom, M.IKom, praktisi media dan komunikasi, owner Budipurnomo.com

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Hello.id