Tugas Polisi adalah Melindungi dan Mengayomi, Bukan Ikut Kompetisi

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 29 September 2020 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar Hukum/Guru Besar Filsafat Pancasila Undip, Prof Dr Pierre Suteki SH MHum. (Foto : Tintasiyasi.com)

Pakar Hukum/Guru Besar Filsafat Pancasila Undip, Prof Dr Pierre Suteki SH MHum. (Foto : Tintasiyasi.com)

Meskipun polisi itu berada di bawah Presiden, maka alangkah baiknya polisi tidak ikut kompetisi alias bersikap netral, adil, tidak berat sebelah dan fair play.

Jika polisi terjebak untuk menjadi pengawal salah satu dan turut memusuhi pihak lainnya, maka polisi akan mudah untuk menjadi alat pemerintah mewujudkan “kejahatannya”. Inilah yang diawal artikel ini dikatakan police state.

Kompasiana, tertanggal 22 Maret 2019 memberitakan bahwa masih segar dalam ingatan dan jejak digitalnya pun masih belum tenggelam terlalu jauh, acara Millenial Road Safety Festival (MRSF) yang digelar Mabes Polri di beberapa daerah disisipi aktivitas politik mengarah kampanye untuk kubu petahana.

Dalam event MRSF di Jawa Timur pada 17 Maret 2019 lalu misalnya, turut diputar lagu berjudul Jokowi wae (Jokowi saja). “Jokowi wae mas, Jokowi wae, ojok liyane, ojok liyane Jokowi wae (Jokowi saja, jangan yang lain),” begitu bunyi bait lagu tersebut.

Diberitakan kompasiana.com bahwa dalam acara MRSF itu, sejumlah poster Jokowi juga ikut terpampang. Acara MRSF yang digelar Polda Bali juga menuai kontroversi. Pasalnya, dalam acara yang digelar di lapangan Renon, Denpasar pada 17 Februari 2019, Gubernur Bali I Wayan Koster terang-terangan berkampanye mengajak massa yang datang untuk memilih Jokowi.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru