Hizbut Tahrir Indonesia Dipandang dari Berbagai Perspektif

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 15 September 2020 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

Namun mereka tampaknya sengaja menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada era tersebut, khususnya yang berkenaan dengan para sultan atau raja yang memimpin dinasti-dinasti itu.

HTI begitu mengagungkan konsep khilafah model dinasti Turki Utsmani yang bercorak feodalistik dan kesukuan, bahkan cenderung despotik. Padahal, sistem kekhalifahan Islam telah berakhir dengan terbunuhnya Ali dan munculnya dinasti Umayyah.

Sesudah era Ali, sistem yang dianut bukan lagi khilafah tetapi dinasti, kerajaan atau kesultanan yang diperintah oleh klan yang berkuasa.

Kepemimpinan ditentukan atas dasar keturunan, kesukuan, dan kekerabatan yang absolut dan cenderung otoriter.

Jika empat Khulafa` ar-Rasyidin dipilih berdasarkan kualifikasi keunggulan, keutamaan, keilmuan, dan ketakwaan, sejak dinasti Ummayyah hingga runtuhnya Turki Utsmani, kepemimpinan ditentukan secara turun-menurun.

Dan itu bukanlah konsep khilafah ‘ala minhajin nubuwwah sebagaimana yang kerap mereka gembar-gemborkan. Istilah khalifah sebagai pengganti nabi diganti dengan istilah khalifatullah yang mencerminkan imunitas seorang pemimpin.

Inilah politisasi agama yang dilakukan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru