Hizbut Tahrir Indonesia Dipandang dari Berbagai Perspektif

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 15 September 2020 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

Sehingga tanpa sadar sebagian masyarakat beranggapan tidak ada salahnya bila mengikuti organisasi HTI dan ikut berpartisipasi dalam aktivitasnya.

Pandangan HTI dalam kehidupan berbangsa-lah yang menjadi titik tolak bagi sebagian besar masyarakat serta pemerintah NKRI atas keberadaan HTI.

Hizbut Tahrir yang berasal dari bahasa arab yaitu Hizb at-Tahrir atau Party of Liberation (partai pembebasan), jelas merupakan gerakan politik yang mengaku beridelogi Islam, menekankan pada perjuangan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh dunia, dan menyatukan seluruh komunitas tanpa adanya batasan geografis, kebudayaan, dan politik.

Dalam upaya membentuk kesatuan tunggal tersebut menitikberatkan perjuangan dengan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan bertujuan untuk menegakkan Kekalifahan Islam atau negara Islam. Hizbut Tahrir membagi wilayah atas dar al-Islam (wilayah Islam), dan diluar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir).

Untuk menyatukan wilayah dalam membentuk suatu Khilafah Islamiah tentu bukanlah hal yang mudah. Jika Plato berpandangan negara adalah idealnya sebuah keluarga yang dijaga kesatuannya, maka Hizbut Tahrir justru akan memecahkan persatuan dan kesatuan suatu negara untuk digabungkan dengan negara lainnya dalam bentuk suatu khilafah.

Dengan visi sebesar itu, tidak mungkin Hizbut Tahrir dapat melakukan penundukan kepada negara-negara secara damai tanpa adanya kekerasan.

Disamping itu, jika HTI menitikberatkan perjuangannya dalam mengembalikan kejayaan negara Islam pada zaman dulu, tentu tidak relevan untuk dipaksakan dengan keadaan saat ini.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru