Hizbut Tahrir Indonesia Dipandang dari Berbagai Perspektif

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 15 September 2020 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

Umat Islam tidak perlu mewujudkan suatu pemerintahan Islam yang tunggal, karena tujuan terpenting adalah penggunaan syariat Islam dalam kehidupan umat.

Maka yang dibutuhkan adalah konsensus para pemangku kekuasaan di tiap negara untuk menjalankan aturan dan sistem pemerintahannya yang selaras dengan ajaran Islam serta tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Kesatuan umat Islam di berbagai negara untuk menegakkan agama Allah lebih utama dari pada kesatuan pemerintahan dengan konsep kekuasaan khilafah oleh seorang khalifah. Oleh karena sistem pemerintahan hanyalah kendaraan untuk mencapai tujuan.

KESIMPULAN

Bahwa, negara kesatuan republik indonesia adalah hasil kesepakatan kebangsaan atas berbagai suku, agama, dan budaya pada wilayah dan masyarakat indonesia.

Ideologi yang dibawa oleh hizbut tahrir sangat bertentangan dengan konsep bernegara saat ini dilihat dari berbagai perspektif, seperti sosiologi, budaya, politik, maupun islam itu sendiri.

Gagasan akan dibentuknya khilafah merupakan suatu keniscayaan dicapai saat ini, dimasa wilayah telah terbentuk menjadi berbagai negara yang memiliki kedaulatan dan aturan masing-masingnya.

Maka upaya perebutan kekuasaan dalam tujuan hizbut tahrir mewujudkan daulah islamiyah adalah dengan cara peperangan dan kekerasan.

Berita Terkait

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:34 WIB

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Berita Terbaru

Pers Rilis

CGTN Luncurkan News Pal, Asisten Berita Berbasis AI

Jumat, 23 Okt 2026 - 04:18 WIB