Hizbut Tahrir Indonesia Dipandang dari Berbagai Perspektif

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 15 September 2020 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram/@m.kapitraampera/

  • PERSPEKTIF KULTURAL

Indonesia sebagaimana yang kita pahami terdiri dari beragam karakteristik budaya, suku, dan agama.

Telah menjadi konsensus bersama pada saat mendirikan negara ini, Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai berbagai keberagaman. Sila ke-3 Pancasila “Persatuan Indonesia” memiliki makna bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam pada masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia.

Masuknya kebudayaan dari luar sebelum kemerdekaan, baik dalam bentuk penyebaran agama serta kebudayaan asing yang masuk pada zaman penjajahan sangat beraneka ragam. Semua kebudayaan yang datang diseleksi bersama kebudayaan dan adat yang sudah ada di wilayah nusantara.

Hal tersebut mendorong terwujudnya keinginan untuk saling menghargai, toleransi, serta menjalani kehidupan bersama-sama dengan rasa persatuan dibawah aturan yang diterima semua pihak dalam suatu proses pemerintahan.

NKRI sejatinya merupakan al-mu’ahadah kebangsaan hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Ulama-Ulama yang kapasitas keilmuannya tidak diragukan, berperan besar dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan mendirikan NKRI. Seperti, KH Hasyim Asyari, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Abdul Kahar Muzakkir, KH Ahmad Sanusi, H. Agus Salim dan lainnya.

Para ulama tersebut menyatakan NKRI adalah bentuk negara terbaik bagi rakyat Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Dalam pandangan Hisbut Tahrir, tidak ada pertentangan terhadap perbedaan suku bangsa. Oleh karena tujuan mereka adalah untuk menghilangkan batas-batas wilayah dan pengelompokan bangsa untuk menjadi suatu kesatuan dibawah pimpinan seorang khilafah dengan pemberlakuan hukum Islam. 

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru

Pers Rilis

Lianlian DigiTech Catat Kinerja Solid pada Semester I-2026

Jumat, 21 Agu 2026 - 06:32 WIB