Bahwa mungkin ada pihak yang menafsirkan humor (2) sebagai negatif—itu tidak disangkal. Akan tetapi, penulis mengapresiasi humor ini secara lain dengan pendekatan interpretif subjektif (Mulyana, 2001). Apresiasi penulis terhadap lelucon (2) berujung pada dua tafsir.
Pertama, mengawali pembacaan teks Pancasila dengan salam Islam (assalamu’alaikum …) dan ”Satu nusa satu bangsa” yang terpeleset menjadi ”Shalatullah salamullah …” seyogianya dipahami sebagai realitas bahwa masyarakat Madura sangat religius islamis (Rifai, 2007).
Madura identik Islam. Adalah terasa ganjil jika ada orang Madura nonmuslim. Identitas keislaman amat penting bagi orang Madura (Wiyata, 2007a). Biarpun kadang terdapat deviasi/kontradiksi antara ajaran Islam (formal dan substantif) dan pola perilaku sosiokultural, dalam konteks religiusitas, masyarakat Madura dikenal memegang kuat ajaran Islam (Taufiqurrahman, 2006).
Kedua, jika harus dikomparasikan, loyalitas warga Madura kepada ulama (ustadz, kiai) lebih tinggi dibandingkan dengan loyalitasnya kepada umara (birokrat pemerintah). Hal ini merefleksikan kepatuhan hierarkis warga Madura kepada bhuppa’ bhabhu’ ghuru rato (ayah, ibu, ulama/kiai, dan terakhir pemimpin formal birokrasi) (Wiyata, 2007a).
Kepatuhan pada dua yang pertama bukan luar biasa—seperti itu jugalah etnis lain: Batak, Jawa, Minahasa, Tionghoa, dll. Akan tetapi, kepatuhan pada dua yang terakhir adalah khas Madura (Wiyata, 2008).
Jelas di sini pemimpin agama dipandang lebih penting daripada pemimpin birokrasi (pemerintah); meskipun sama-sama dihormati, seorang kiai diberi penghormatan lebih tinggi ketimbang bupati, misalnya.
Maka, dengan konteks humor (2), warga Madura lebih hafal ”Shalawat Badar”, sebagai cermin dari apa pun yang bersangkutan dengan agama, ketimbang lagu wajib ”Satu Nusa Satu Bangsa”, sebagai cermin dari apa pun yang menyangkut urusan negara, pemerintah, politik birokrasi.
Bagaimana dengan humor (1) tentang ”Orang Madura dan Tentara”—di bagian awal tulisan ini? Lelucon ini pun lelucon positif—dengan pengertian tidak melecehkan harga diri orang Madura. Paling tidak, dalam hal ini, dapat dicatat dua interpretasi berikut:
Pertama, penumpang yang kebetulan berdarah Madura tersebut menampakkan dengan jelas kepatuhannya kepada kelompok rato. Dalam konteks ini tentara, marinir, angkatan udara, dan polisi harus dibaca sebagai aparat pemerintah (rato) (Wiyata, 2007a).
Maka, nilai budaya kepatuhan hierarkis warga Madura kepada bhuppa’ bhabhu’ ghuru rato kembali menampakkan sosoknya. Seandainya penumpang yang menginjak tersebut salah satu dari TNI/Polri, dapat dipastikan penumpang Madura tersebut tidak akan menyemprotkan umpatan supervulgar jancuuk.
