Humor Gus Dur, Multikulturalisme – Inklusif vs Sektarianisme – Inklusif

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 22 September 2020 - 18:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Presiden Indonesia keempat,  Abdurrahman Wahid. (Foto : Muslimobsession.com)

Mantan Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. (Foto : Muslimobsession.com)

Jadi, salah juga kalau kedekatan diukur dari bentuk sebutan panggilan (Om dari pedanda Hindu, Bapa pastor Katolik) atau tempat memanggil (menara, kiai Islam) kepada-Nya.

Maksim ketiga yang hendak dilihat dalam HGD adalah maksim relevansi. Maksim ini menyarankan agar penutur menyampaikan sesuatu yang sambung (relevan) dengan topik yang dibicarakan. HGD (8) berikut dapat dibedah dari perspektif maksim relevansi.

  • Dalam suatu sidang parlemen Inggris bertemulah dua tokoh besar politikus: Perdana Menteri Winston Churchill dan pemimpin oposisi Clemen Atlee, yang gigih memperjuangkan nasionalisasi perusahaan besar, korporasi besar, pabrik besar, industri besar, dan pusat-pusat belanja yang besar.

Usai sidang, kebetulan keduanya ke toilet untuk kencing. Sambil kencing, dengan wajah cemberut Churchill bilang pada Atlee yang sejak tadi menoleh kepadanya, “Jangan lihat-lihat, ya! Kamu ‘kan sukanya menasionalisasi yang besar-besar …” (“Jaya Suprana Show” TPI, 2000; Basyaib & Hermawan, 2000: 2)

Pada wacana HGD (8) ini terjadi pelanggaran maksim relevansi. Dalam konteks historis-politis yang hendak dinasionalisasikan oposan Clemen Atlee, yang juga tokoh besar sosialis dan buruh di

Inggris, adalah yang bersangkutan dengan ekonomi, yaitu pabrik, perusahaan, pusat belanja, industri, yang besar-besar di seluruh pelosok negeri Inggris. Maka, sebesar (dan sepanjang) apa pun “burung” Pak Perdana Menteri tidak termasuk sasarannya.

Dengan demikian, besar “burung” (milik siapa pun!) tidak mempunyai relevansi sedikit pun dengan perjuangan Atlee. Konteks keduanya berbeda. Inilah pelanggaran terhadap maksim relevansi (Yule, 1996; Crystal, 1997) itu.

Masih tetang maksim relevansi dalam HGD, Jawa Pos (April 1998?) pernah memuat lelucon tentang arti sufiks pungutan dari bahasa Sanskrit {-wan} dalam wacana bahasa Indonesia. Akhiran {- wan}, kata GD, artinya ‘mempunyai banyak …’.

Contohnya, ilmuwan artinya ‘orang yang banyak ilmunya’, jutawan ‘orang yang hartanya banyak berjuta-juta’, hartawan ‘orang yang banyak hartanya’. Kemudian, kalau Taiwan? Wan terakhir pastilah tidak memiliki relevansi sama sekali dengan ketiga {- wan} pertama. Akan tetapi, justru penyimpangan maksim inilah yang memicu lahirnya HGD.

Kebiasaan GD membuat humor dalam situasi yang genting, krusial, dan urgen pun ternyata, dalam perspektif maksim relevansi, sering memicu humor justru karena tidak “nyambungnya” pernyataan GD dengan tuturan orang lain.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru